Menurut perhitungan dia, jika dilihat jumlah siswa SMA dan SMK di Kota Cimahi, maka dana yang dibutuhkan untuk menggaratiskan biaya siswa SMA dan SMK tersebut hanya sekitar Rp 22 miliar.
”Jadi jika melihat anggaran yang tidak terserap oleh Disdikpora, kami berpendapat SMA dan SMK gratis memungkinkan untuk dilakukan di Kota Cimahi,” jelasnya.
Dia mengatakan, saat pembahasan APBD Perubahan 2015 hal itu sudah diperjuangkan. Tetapi sampai saat ini hal itu belum menjadi keputusan pihak Pemkot Cimahi.
Baca Juga:Aparatur Siaga Layani Warga Rayakan Tahun Baru 2016Berikan Kesempatan Band Cadas Baru
”Makanya saat sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi beberapa waktu lalu, Fraksi PDIP melakukan aksi walk out. Sebab, apa yang diperjuangkan tersebut tidak direalisasikan,” tuturnya.
Sedangkan soal ketenagakerjaan, Yus mengungkapkan, saat dilakukan pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Ketenagakerjaan, dia pernah menyarankan agar ada kompetensi dari para tenaga kerja asal Kota Cimahi, diusulkan untuk pendirian Balai Latihan Kerja (BLK). Sehingga tenaga kerja asal Kota Cimahi memiliki kemampuan yang cukup untuk menyerap pasar kerja, tetapi sangat disayangkan hal itu juga tidak bisa diwujudkan dengan alasan BLK sudah ada di Kota Bandung.
”Kalau Kota Cimahi sebagai kota otonom dan mandiri, saya kira pendapat tersebut kurang pas, karena warga Cimahi harus mendapatkan bekal kemampuan yang cukup untuk meningkatkan keterampilannya, jika harus mengikuti diklat di BLK Bandung, artinya Kota Cimahi belum mandiri kami berharap hal ini akan menjadi pertimbangan Pemkot Cimahi,” paparnya.
Sementara di infrastruktur, pihaknya sebagai legislatif akan menampung aspirasi yang disampaikan warga kepada Pemkot Cimahi.
”Kami tidak memiliki anggaran, karena adanya di pihak eksekutif, jadi soal keinginan warga agar ada perbaikan infrastruktur, akan diteruskan kepada Pemkot Cimahi, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan soal Puskesmas akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan,” paparnya. (adv/bun/rie)