bandungekspres.co.id– Persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan mengemuka saat digelarnya reses masa sidang III DPRD Kota Cimahi. Anggota DPRD asal fraksi PDI Perjuangan Yus Rusnaya berharap, aspirasi yang disampaikannya bisa difasilitasi oleh anggota DPRD untuk diteruskan kepada Pemkot Cimahi.
Anggota DPRD asal fraksi
PDI Perjuangan
Yus menyebut, pihaknya melakukan dua kali reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Cimahi V. Pada Sabtu (26/12) reses dilaksanakan di kantor DPC PDI perjuangan Kota Cimahi, Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, sedangkan yang kedua dilaksanakan di Kampung Tegal Kawung RW 08 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara.
”Saya sebagai anggota DPRD dari Dapil V banyak menerima aspirasi dari masyarakat, khususnya warga di Kecamatan Cimahi Utara,” katanya, kemarin (27/12).
Dalam reses tersebut, salah seorang warga RT 01/08 Kelurahan Cipageran Deden Sonjaya meminta, di wilayahnya dilakukan perbaikan jalan yang kondisinya saat ini kurang baik. Sebab, jika musim hujan tiba, jalan di wilayahnya menjadi licin dan becek. Sehingga mengakibatkan banyak warga yang terjatuh saat mengendarai sepeda motor.
”Kami menginginkan agar jalan diwilayah kami dilakukan perbaikan, sehingga warga bisa nyaman saat melewati jalan tersebut,” katanya.
Selain soal perbaikan jalan, warga setempat juga meminta agar dilakukan pembangunan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Sebab, letak Puskesmas Cipageran saat ini tergolong cukup jauh. Untuk menuju Puskesmas, warga harus melewati dulu Keluarahan Citeureup saat akan berobat ke Puskesmas.
”Kami juga meminta agar di Cimahi ini ditekan angka penganguran. Sebab, masih banyak warga kami yang masih menganggur, sementara banyak warga luar kota yang diterima menjadi pegawai di sejumlah perusahaan yang ada di Kota Cimahi kami juga meminta perhatian pemerintah supaya ada perhatian Pemkot Cimahi soal pendidikan gratis,” jelasnya.
Mendapat aspirasi warga, Yus Rusnaya menyebutkan, terkait dengan soal pendidikan, pihaknya pernah mengusulkan agar siswa SMA dan SMK bisa digratiskan baik biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun uang SPP.
”Berdasarkan kajian kami, biaya pendidikan di SMA dan SMK memungkinkan untuk digratiskan, mengingat pada APBD tahun lalu, ada sisa anggaran lebih dari Rp 40 miliar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga,” tuturnya.