Zona Integritas Entaskan Korupsi

Momentum Awal Perbaikan

bandungekspres.co.id – Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mengacu pada Peraturan Presiden  Nomor  81/ 2010 tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Bandung
INTEGRITAS: Sekda Kota Bandung Yossi Irianto berkomitmen untuk tingkatkan kapasitas dam pemerintah bersih KKN demi wujudkan WTP di lingkungan pemerintah kota. 10 SKPD terpilih menjadi proyek pertama guna peroleh predikat tersebut.

’’Peraturan itu menargetkan tercapainya peningkatan kapasitas dan  akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta  peningkatan pelayanan publik,’’ kata Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, kemarin.

Dia menjelaskan, dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 61 SKPD, Pemkot Bandung telah menetapkan 10 SKPD sebagai proyek awal guna memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada SKPD lainnya.

Atas regulasi itu pula, predikat menuju WBK merupakan predikat yang  diberikan kepada SKPD yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja.

’’Sedangkan predikat menuju WBBM diberikan kepada SKPD yang sebelumnya telah mendapat predikat menuju WBK dan memenuhi    sebagian besar manajemen  perubahan,  penataan tatalaksana,     penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik,’’ ujar Yossi.

Pemilihan SKPD yang diusulkan mendapat predikat menuju WBK dan menuju WBBM, tidak lepas dari dari upaya mendorong SAKIP Juara. memperhatikan  beberapa  syarat  yang  telah ditetapkan, diantaranya, setingkat eselon II sampai dengan eselon III, dianggap sebagai SKPD yang penting dan strategis dalam  melakukan  pelayanan  publik, mengelola  sumber  daya  yang cukup besar, serta memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di SKPD tersebut. ’’Melalui diskusi di tataran pejabat eselon itu, diharapkan zona integritas dapat terbangun serta mendapat masukan yang objektif,’’ imbuh Yossi.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan