bandungekspres.co.id– Menakar kemiskinan warga Kota Bandung perlu kajian menyeluruh. Sebab, pengentasan yang terprogram melaui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan termaktub di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-pun capaian tidak terukur.
Namun demikian, melalui data yang dimiliki, sasaran pengentasan lebih fokus. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Oded M.Danial, kemarin.
Oded menjelaskan, tidak kurang dari 600 ribu warga miskin Kota Bandung, kualitas hidupnya perlukan perhatian. Sehingga, pembagian yang dicanangkan pemerintah menjadi acuan. ’’360 ribu warga miskin jadi tanggungan APBN. 260 ribu jiwa peningkatan kualitas kemiskinannya dibiayai APBD,” tukas Oded.
Upaya yang dijalankan melalui Gardu Takin di kelurahan dan gerakan terpadu SKPD di bidang pendidikan dan ekonomi sebagai stimulus, diharapkan mampu minimalisir ketertinggalan taraf hidup warga kota.
Targetnya semaksimal mungkin tuntas sesuai RPJMD dengan menggenjot program yang dilaksanakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung.
Namun demikian, kebijakan PHK perusahaan, terang Oded yang juga Ketua TKPK Kota Bandung ini, diperoleh hasil dinamis.
Ukuran warga miskin hingga rentan miskin, memegang peranan dalam pengentasan kemiskinan. ’’2,5 tahun mengurus TKPK membuktikan hasil mengentaskan kemiskinan selalu parsial,” tukas politisi PKS tersebut.
Contoh yang dapat dikedepankan adalah penetapan Upah Minimum Kota. Terlalu mengikuti kehendak buruh, berdampak pada hengkangnya pengusaha ke tempat lain, yang berbuntut pemecatan terhadap pekerja. Hasilnya, tetap saja kemiskinan bukan berkurang malah bertambah. ’’Memang tidak mudah mengentas kemiskinan. Seperti saya katakan, persoalan ini sangat dinamis,” imbuh Oded. (edy/vil)