Guruh Koreksi Tulisan di Situs Banceuy

Situs Sejarah Banceuy,
Eddy Koesman/Bandung Ekspres
HISTORIS: Seniman menggemakan nilai-nilai kejuangan Bung Karno dalam peresmian Situs Sejarah Banceuy, Selasa (10/11).
0 Komentar

bandungekspres.co.id – Peringatan Hari Pahlawan di Kota Bandung, kemarin, semakin lengkap dengan diresmikannya ’’Situs Sejarah Banceuy’’ yang langsung dihadiri Ketua Yayasan Bung Karno Guruh Soekarnoputra.

Dalam sambutannya, Guruh menyatakan, sebelum membuka situs Banceuy dan lestarikan petilas-petilasan jejak Bung Karno, sebaiknya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Yayasan Bung Karno.

Hal itu guna menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat saja memengaruhi nilai sejarah situs tersebut. Guruh mencontohkan, masih adanya kekeliruan tulisan-tulisan yang ada di situs Banceuy. ’’Masih ada tulisan yang harus dikoreksi,’’ tukas Guruh.

Baca Juga:Terapkan Komitmen dan Transparansi Pengadaan Pemprov Jabar Kembali Sabet PenghargaanBegini Cara Bandung Menghargai Jasa Presiden Soekarno

Guruh menilai, mengubah penulisan nama Soekarno menjadi Sukarno, seharus sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Bangsa ini mempunyai bahasa nasional yang ditindaklanjuti dengan Ejaan Yang Disempurnakan, termasuk huruf ’’OE’’ harus sudah menjadi ’’U’’, seperti pesan Bung Karno dan dipertegas dalam Sumpah Pemuda, yang menjunjung bahasa nasional, bahasa Indonesia.

Kehadiran Yayasan Bung Karno, jelas Guruh, salah satunya bertujuan meluruskan sejarah sang proklamator. Di samping itu, juga mendorong pemikiran atas keberlangsungan dan kesinambungan sejarah itu sendiri.

’Apa kabar sejarah Bung Karno, setelah Wali Kota Ridwan Kamil tidak menjabat. Kebijakan pimpinan biasa berubah. Turut memikirkan kebijakan agar warisan dan sejarah dapat diwariskan, menjadi tanggung jawab bersama,’’ tegas Guruh.

Di tempat sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana menyebut, nilai-nilai sejarah Bung Karno dapat dijadikan mata pelajaran resmi di sekolah. Elih tidak menutup kemungkinan, materi sejarah Bung Karno bisa menjadi bagian mata pelajaran resmi.

Namun, bila untuk menjadi kurikulum tersendiri harus melalui keputusan pemerintah yang tentunya dibahas dulu oleh lembaga yang berwenang menentukan kurikulum. ’’Selama materi pelajaran itu memberi pencerahan pada siswa didik kenapa tidak. Pelajar memahami nilai sejarah dengan benar itu sudah seharusnya,’’ ucap Elih. (edy/vil)

0 Komentar