bandungekspres.co.id– Untuk ketiga kalinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh penghargaan e-Procurement Award 2015 dari Bappenas dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, penghargaan ini diperoleh karena Pemprov Jabar memiliki komitmen kuat atas pengadaan barang dan sasa. Dalam pengadaan pihaknya menekankan agar perlu adanya efesiensi sehingga tercapai nilai efisien sekitar 13-18 persen pertahunnya dari APBD provinsi.
Dirinya menyebutkan, layanan elektronik yang diterapkan Pemprov Jabar saat ini adalah prioritas sebab telah menjadi pilot project Bappenas sejak 2008, ’’Kami genjot sehingga tahun 2010 sudah 100 persen kota dan kabupaten di Jawa Barat menggunakan layanan ini,” Jelas Heryawan usai menerima penghargaan di Balai Sudirman, Jakarta, kemarin.
Penghargaan e-Procurement Award 2015 yang diperoleh dari Bappenas dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) ini sebagai bentuk komitmen Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik.
Selain itu, Pemprov Jabar menerima penghargaan dari 631 LPSE se-Indonesia, dari jumlah tersebut, sudah memfasilitasi lebih dari 445 ribu paket senilai Rp 996 triliun dengan penghematan hingga Rp 80 triliun.
Selain Pemprov Jawa Barat, Kota Tasikmalaya memperoleh penghargaan sejenis. Sementara Kabupaten Tasikmalaya memperoleh penghargaan atas penerapan Inpres No 7 terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan.
Heryawan menekankan, sekalipun LPSE membuat nyaman pengadaan barang dan jasa selama ini, pihaknya berharap terus ada perbaikan pada sistem pengadaan. Dia menilai, Penerapan LPSE akan memiliki dampak terhadap efesiensi bahkan pada 2015 saja ada penghematan Rp 338 miliar dari APBD Jabar.
Namun demikian, dirinya mengusulkan pemerintah pusat harus mempertimbangkan agar tidak sekedar hemat, tapi kualitas terus juga harus dijaga dan ditingkatkan. ’’Jadi dalam lelang, paradigmanya bukan selalu yang termurah,” tukasnya.
Heryawan berpendapat, jika pendekatan selalu murah, maka layanan kepada masyarakat dikhawatirkan tak dijamin baik, sehingga perlu ditekankan pada tender dengan kualitas dan harga atau tarif wajar.
’’Jadi jangan harga duluan, mari kita rubah sedikit dengan pendekatan merit system, sehingga yang diperoleh adalah vendor terbaik namun dengan harga wajar,” kata dia.
