Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui, keputusan perihal harga BBM sebenarnya sudah final, sehingga tidak ada lagi tarik ulur. Dia menyebut, pembahasan yang masih alot justru terjadi dalam penentuan formula kenaikan upah tenaga kerja. ”Kalau soal itu (BBM, Red) tidak perlu dibahas lagi. Yang masih perlu dibahas itu soal upah minimum,” ucapnya.
Menurut Darmin, presiden sudah mengantongi poin-poin paket kebijakan ekonomi jilid 3. Yang masih dimatangkan dalam dua hari ke depan adalah penetapan prioritas. Sebab, pemerintah tidak ingin mengumumkan banyak kebijakan sekaligus karena justru dinilai tidak akan fokus. ”Jadi mungkin nanti diumumkan tiga (kebijakan) saja sudah cukup,” ujarnya. Apakah penurunan harga BBM masuk prioritas? ”Saya belum mau bilang mana saja prioritasnya,” imbuhnya lantas tertawa.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Andi Noorsaman Sommeng usai rapat di Kemenko Perekonomian menyebut kemunkinan diturunkan cukup besar. Namun, dia enggan menyebut berapa kisarannya karena itu masuk wilayah Ditjen Migas Kementerian ESDM. ”Pasti. Kalau harga turun, ya diturunin,” ucapnya.
Baca Juga:Paket Kebijakan II harus Tingkatkan Investasi dan Serap Tenaga KerjaNyonya Tua Mulai Dekati Debuchy
Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja yang juga ikut rapat memilih untuk tertutup. Dia tidak mau membicarakan hasil rapat dan kepastian harga premium dan solar setelah ini. Dia berdalih, nanti ada pimpinan yang menyampaikan ada tidaknya penyesuaian.
”Sedang dikaji terus, cuma saya tidak berwenang sampaikan. Nanti pimpinan yang sampaikan,” tegasnya. Sebelum ini, dia sempat menyebut kalau harga keekonomian premium bukan seperti yang dijual saat ini. Menurut Wirat, selama tiga bulan ke depan harga ideal premium ada dikisaran Rp 7.900 per liter.
Sementara, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, harga keekonomian Premium saat ini ada dikisaran Rp 7.750 per liter. Angka itu muncul dari break even point atau titik impas premium Rp 7.450 tiap liternya. Saat dijual ke luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), muncul defisit karena dilepas Rp 7.300 per liter.
Sedangkan di Jamali, direksi yang akrab disapa Abe itu menyebut ada sedikit profit untuk perseroan. Biasanya, 5 persen atau sekitar Rp 300. Jadi, idealnya premium Jamali dihargai Rp 7.750 per liter. ”Tapi, saat ini diminta beda Rp 100 saja,Ғ terangnya pada Jawa Pos (induk Bandung Ekspres).