”Yang minta Mas Rizal ini bukan hanya Jokowi, yang minta juga rakyat Indonesia. Sebab, Indonesia ini memang sedang butuh, kondisinya memang sedang banyak masalah,” beber Rizal menirukan pernyataan Jokowi. ”Saya langsung lemes dan putuskan, iya saya mau bantu presiden,” imbuhnya.
Hingga kemarin, ekonom yang kerap bersuara lantang terkait kebijakan pemerintahan itu belum mau membeber program-program prioritas yang akan dilakukannnya nanti. Menurut dia, hal tersebut akan segera dikomunikasikan lebih dulu dengan Presiden Jokowi dan mantan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo.
Seperti halnya Rizal, Menko Polhukam Luhut Panjaitan juga mengakui baru mengetahui kepastian diangkat jadi menteri, pagi hari sebelum acara pelantikan. Namun berbeda, sosok yang termasuk lingkar dalam istana di pemerintahan Jokowi-JK selama ini tersebut, sudah memiliki sejumlah agenda prioritas.
Yang utama, dia akan menyinkronkan semua kebijakan hingga pernyataan ke publik dari semua kementerian di bawah koordinasinya. ”Tidak ada yang berbeda-beda, kalau dia (menteri) belum jelas dan terkait dengan kementerian lain, koordinasikan dulu, baru ngomong,” tegas purnawirawan jenderal bintang tiga tersebut.
Apakah hal tersebut berkaca dari menteri sebelumnya? ”Enggak, enggak, itu style saya. Satu tim satu ketua, semua tidak boleh ngomong seenaknya, termasuk saya,” elak Luhut.
Sementara itu, Setkab Pramono Anung membeber kalau dirinya sudah diberitahu kabar oleh presiden terkait rencana reshuffle, sejak tiga minggu lalu. Namun, sebagai orang partai politik, keputusan bukan hanya ada di tangannya.
Mantan wakil ketua DPR itu menyatakan kalau dirinya tetap harus berkomunikasi dengan para pimpinan parpol pendukung pemerintahan. Terutama, kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Setelah mengantongi izin dari kesemuanya, dia baru menindaklanjuti permintaan presiden. ”Oke, nanti sesegera mungkin dilantik, kata Pram, menirukan pernyataan Presiden Jokowi.
Setelah beberapa waktu, kabar kepastian pelantikan baru diterimanya Selasa (11/8) malam. ”Saya dipesan khusus presiden untuk menjaga komunikasi ke dalam dan ke luar. Dengan semua lembaga negara dan partai politik,” beber Pram.
Di antara pos yang terkena reshuffle, setkab salah satu yang langsung menggelar serah terima jabatan. Prosesi yang dilaksanakan tertutup itu dilakukan tidak lama setelah acara pelantikan.
