Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Pius Lustrilanang menilai maraknya fenomena PHK merupakan dampak dari pelemahan perekonomian nasional dan global. Salah satu penyebab dari maraknya PHK juga disebabkan kurang tanggapnya pemerintahan Joko Widodo dalam mengantisipasi pelemahan ekonomi global itu.
”Dari sisi pelaksanaan APBN sangat terlambat, DIPA, project pemerintah baru turun Juli atau Agustus,” kata Pius saat dihubungi.
Menurut Pius, lambatnya pencairan anggaran berdampak pada konsumsi. Belanja anggaran pemerintah tidak bisa segera didistribusikan. Perusahaan swasta yang biasanya ikut mengerjakan proyek pemerintah juga menjadi terganggu operasionalnya.
”Menurut saya, lambatnya pencairan DIPA ini sangat parah, sehingga PHK itu salah satu dampaknya,” jelas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu.
Penyebab lain dari maraknya angka PHK adalah terkait kurangnya antisipasi pemerintah di bidang kebijakan. Dengan perputaran anggaran yang tersendat, pemerintah kemungkinan juga kurang melindungi perusahaan melalui kebijakannya. ”Kelesuan ekonomi saat ini nampaknya juga tidak diperkirakan oleh pelaku,” ujarnya.
Pius menambahkan, penyebab lain dari PHK bisa jadi karena faktor internal. Jika memang perusahaan tidak mampu membayar upah minimum di satu daerah, DPR tentu tidak bisa berbuat banyak.
Bisa juga angka PHK terjadi karena perselisihan antara karyawan dengan direksi perusahaan. Namun, hal itu sebaiknya tidak diselesaikan melalui PHK. ”Kalau kami sebagai pengawas di hulu hanya bisa menghimbau perusahaan sedapat mungkin tidak melakukan PHK,” tandasnya.
Peneliti ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mashuri tidak menampik bahwa ada kaitan antara perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kasus PHK. ”Korelasinya positif,” kata Mashuri di Jakarta kemarin.
Dia mengaku sempat mengamati salah satu perusahaan jasa konstruksi. Di perusahaan ini, dari pengamatan Mashuri sudah terjadi gelombang PHK. Sekitar 40-an pegawai di perusahaan itu sudah dirumahkan.
Pemicunya adalah, hingga pertengahan tahun ini, pendapatan perusahaan sekitar 30-an persen dibandingkan total penghasilan tahun lalu. Jadi jika dihitung selama paruh tahun ini mereka kehilangan penghasilan 20 persen dibandingkan tahun lalu.
Menurut dia, salah satu penyebab perlambatan pertumbahan ekonomi tahun ini melambat adalah, tidak efektifnya penggunaan anggaran pembangunan pemerintah dalam APBN. Sebagaimana kita ketahui, anggaran pemerintah pusat maupun daerah serapannya serat.
