oleh

LPKA, Harapan Baru Hukum Anak

[tie_list type=”minus”]Pemasyarakatan Tidak Boleh Belenggu Kreativitas  [/tie_list]

ARCAMANIK – Lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKA dan LPAS). Hal ini dilakukan untuk mengubah paradigma menangangi anak yang berhadapan dengan hukum.

Peresmian LPKA dan LPAS tersebut diresmikan Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta dihadiri oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pengentasan Anak di Arcamanik kemarin (5/8).

”Sistem pendidikan di sini harus sama dengan sekolah pada umumnya,” harap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai peresmian.

Dia mengatakan, landasan dari ubahan lapas tersebut mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No.11 Tahun 2012 melahirkan paradigma baru dalam menangangi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi juga dimaksudkan, untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan kembali ke lingkungan sosial yang sewajarnya.

Dia merinci, LPKA yang diresmikan terdiri atas LPKA klas 1 dan 26 LPKA klas IIB. Di antaranya merupakan perubahan dari 18 lapas anak yang telah ada selama ini. ”Meski demikian, 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di lapas dewasa. Menunggu pembangunan LPKA dan LPAS secara bertahap di seluruh Indonesia,” paparnya.

Di tempat tersebut, kata dia, anak akan mendapatkan latihan keterampilan. Pendidikan formal yang akan berlangsung dari pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD,SMP) dan SMA/SMK serta pendidikan nonformal lainnya.

Menkumham dalam acara peresmian LPKA dan LPAS memiliki harapan untuk semua penghuni lapas. Selain memperhatikan pendidikan, Laoly kepada pengawas agar anak-anak dibina sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk merangsang hal itu, Laoly memberikan bantuan kepada LPKA berupa buku bacaan dan alat musik keybor untuk mengasah kreativitas anak.

”Walaupun tempat ini terbatas, tapi kreativitas anak-anak di sini jangan terbatas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris M. Sirait mengaku, mendukung ubahan tersebut. Sebab, peresmian LPKA dan LPAS ini merupakan kebutuhan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. ”Selama ini hakim apabila memutuskan tidak punya tempat khusus untuk anak,” ujarnya.

Dia berharap, LPKA tersebut segera tersebar di Indonesia. ”Hal ini sesuai mandat UU no 11 tahun 2012 wajib hukumnya untuk membuat LPKA ini,” ujar Aris.

Aris memaparkan, tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah 14 tahun, terus naik tiap tahunnya. Saat ini, hampir 26 persen yang seharusnya tidak dipidanakan.

”Ini merupakan kewajiban negara bukan kebaikan pemerintah Kota Bandung. Tapi, mandat UU no 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak,” ucapnya Aris.

Sementara itu, Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Priyadi mengatakan, narapidana anak se-Jawa Barat sudah ditarik dan dipindahkan ke LPAS ini. Sedangkan di daerah lainnya akan berjalan akan dibuat lapas standar LPKA. ”Di luar Jabar ada 3.817 dan yang masih campur dengan tahanan dewasa sekitar 7.00 anak,” tandasnya. (mgu-rez/rie)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga