NIAT Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi untuk meniadakan kualifikasi cabang olah raga sepak bola pada Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2016 Jawa Barat sepertinya belum pasti. Pasalnya, pihak Kemenpora sendiri masih mengkaji keuntungan dan kelemahannya.
Hal itu diutarakan oleh Deputi IV Bidang pembinaan olah raga prestasi Djoko Pekik Irianto yang mengatakan keputusan itu masih dipertimbangan dari segala aspek secara mendalam. Apa keuntungannya dan apa yang bisa merugikan jika Pra-PON ditiadakan.
Dia melihat secara anggaran, justru dengan peniadaan Pra-PON akan lebih efisien, karena langsung menggelar pertandingan dalam satu periode waktu. Namun ada asa-asa lainnya yang harus dipertimbangkan dan itu bentuknya lebih kepada keperimanusiaan.
”Begini, peniadaan kualifikasi PON sepak bola masih perlu dikaji lebih mendalam. Kalau dari aspek anggaran memang bisa lebih efisien. Tapi ada beberapa hal yang perlu dibahas lagi. Seperti jika nantinya 34 provinsi bertanding semua pada satu periode waktu yang sama pada saat PON, maka dipastikan akan menguras energi atlet. Bukan hanya atlet, tapi juga para perangkat pertandingan, ” kata Djoko.
Pasalnya, dengan bertanding semua, maka akan menguras energi atlet maupun para perangkat pertandingan dan hal itu, ujarnya, sangat bertentangan dengan azas latihan olah raga. Makanya, menurutnya, mengapa PON itu artinya menjadi Pekan Olah Raga, karena memang harusnya menjadi satu pekan pelaksanaan.
”Itu mengapa saat ini kami masih terus mengkajinya. Jangan sampai ada azas-azas yang keolahragaan yang dilanggar,” katanya menambahkan.
Seperti yang diketahui, keinginan Menpora untuk menggelar pertandingan cabang sepak bola di PON sempat menjadi pertanyaan. Khususnya bagi PB PON Jabar sebagai penyelenggara dan KONI Jabar. Bahkan beberapa waktu lalu, PB PON Jabar dan KONI Jabar mengatakan akan meminta audiensi langsung kepada Menpora untuk meminta penjelasan terkait kabar peniadaan Pra-PON yang dianggap sebagai hadiah bagi cabor sepak bola, karena kondisinya saat ini yang seperti mati suri.
Namun, berbeda dengan perhitungan pemerintah yang menilai jika pelaksanaan cabor sepak bola tanpa kualifikasi akan lebih efisien, maka menurut perhitungan dari PB PON Jabar tanpa Pra-PON kemungkinan besar akan memiliki dampak yang luas. Bukan hanya dari segi anggaran, tapi juga dalam sisi waktu pelaksanaan, serta sarana prasarana serta sumber daya manusianya.
