oleh

Laporkan Perwal ke Ombudsman

[tie_list type=”minus”]Dapat Timbulkan Beragam Masalah[/tie_list]

KIARACONDONG — Koalisi Pendidikan Kota Bandung melaporkan masalah terkait Peraturan Walikota Penerimaan Peserta Didik Baru yang tak kunjung dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Koalisi Pendidikan Kota Bandung menyatakan tidak dipublikasikannnya salinan Perwal PPDB ini dapat menimbulkan beragam masalah di lapangan terkait penerimaan siswa baru.

Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan menyatakan setelah ditandatangani oleh Wali Kota Bandung, naskah dikembalikan ke bagian hukum untk kemudian dijadikan lembaran kota oleh Sekretaris Daerah.

’’Padahal sudah ditandatangani 18 Mei, berarti ada hambatan birokrasi terjadi di pemerintah Kota Bandung,” jelas Iwan di Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, kemarin (4/6).

Iwan mengatakan, saat ini Perwal PPDB belum menjadi lembaran kota, atau belum diundangkan. Hal ini membuat sosialisasi Perwal PPDB tidak sah karena tidak ada dasar hukumnya. Pasalnya, sosialisasi PPDB yang digunakan oleh sekolah-sekolah sejauh ini hanya menggunakan file presentasi mengenai PPDB yang diunggah di situs resmi Dinas Pendidikan Kota Bandung. File presentasi tersebut tidak mencantumkan nomor Perwal.

Satu hal yang akan menjadi masalah jika tidak ada salinan Perwal PPDB yang dipublikasikan ialah akan timbul kerancuan di tengah masyarakat. Pasalnya saat ini Pergub PPDB sudah lebih dulu beredar dan ada beberapa hal cukup mendasar yang berbeda termuat dalam ketentuan Pergub dan Perwal mengenai PPDB. Salah satu contohnya, kuota untuk siswa berprestasi berdasarkan Pergub PPDB ialah sebanyak 10 persen, sedangkan kuota siswa berprestasi berdasarkan Perwal PPDB ialah lima persen.

’’Anak yang lulus berdasarkan Pergub tapi tidak lulus berdasarkan Perwal bisa menggugat, tapi sekolah kesulitan karena tidak ada salinan Perwal,” tambah Iwan.

Kerancuan yang ditimbulkan akibat belum dipublikasikan nyasalinan Perwal PPDB ini juga dinilai Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat merugikan siswa kurang mampu yang seharusnya mendapatkan kuota 20 persen di sekolah-sekolah. Ketua KI Provinsi Jawa Barat Dan Satriana, menilai penting bagi pemerintah untuk segera mempublikasikan salinan Perwal PPDB sebagai jaminan bagi hak para siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu.

Satriana juga menyatakan pihaknya telah melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait pelaksanaan PPDB. Dari apa yang ditemukan, setidaknya ada dua hal yang menurut KI Provinsi Jabar tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan PPDB. Hal pertama ialah tidak adanya salinan Perwal terkait PPDB yang dipublikasikan. Padahal salinan tersebut penting untuk keterbukaan informasi.

Hal kedua yang digarisbawahi oleh KI Provinsi Jabar ialah tidak tidak adanya kesamaan standar di sekolah-sekolah dalam memberikan pengumuman mengenai PPDB. Satriana menyatakan ada sekolah yang didapati tidak mencantumkan jadwal PPDB dan ada pula sekolah yang tidak mencantumkan jumlah kursi.

Selain itu, pihaknya juga menilai tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam penerimaan siswa tidak mampu. Pasalnya, sekolah tidak mencantumkan kriteria apa yang menjadi penilaian bagi siswa tidak masuk untuk dapat diterima di satu sekolah.

’’Kami tadi sudah kirim surat, satu untuk segera umumkan salinan Perwal ke website resmi, dua meminta jaminan standar di tiap sekolah dalam mengumumkan PPDB,” tegas Satriana.

Satriana mengkhawatirkan tidak optimalnya publikasi Perwal PPDB dapat membuat 20 persen kuota kursi untuk siswa tidak mampu berjalan tidak optimal. Ketika penyerapan tidak optimal, potensi kursi yang ada diisi oleh siswa yang sebenarnya mampu atau titipan akan menjadi besar.

Ketua Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto menegaskan pihaknya akan mempercepat proses klarifikasi. Jika seharusnya laporan diproses dalam 14 hari, Toto akan mengusahakan untuk segera melakukan klarifikasi langsung ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana. ’’Rencana besok kami akan lakukan klarifikasi besok ke Kadisdik,” terang Toto.

Kadisdik Kota Bandung Elih Sudiapermana menukas, saat ini salinan Perwal PPDB masih dalam proses di bagian hukum. Elih juga menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses itu selesai. (fie/vil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga