Keluhkan Minimnya Sosialisasi

[tie_list type=”minus”]

Terkait Pembangunan Technopark di Lapangan Krida

 [/tie_list]

CIMAHI – Warga mengeluhkan minimnya sosialisasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi terkait rencana pembangunan technopark di lapangan Krida Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Padahal, MoU untuk rencana pembangunan technopark ini telah dilaksakan oleh Pemkot Cimahi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI di lingkungan Kantor Pemkot Cimahi pada Kamis (7/4) lalu.

Eva Yohana, 44, warga RT 05/03 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan mengatakan, sejumlah warga banyak yang belum tahu maksud dan tujuan tentang rencana pembangunan technopark ini. Terlebih, warga masih memanfaatkan lapangan Krida untuk sejumlah kegiatan yang salah satunya yakni, sepakbola.

”Lapangan Krida dipakai untuk warga. Dari Senin sampai Minggu sudah ada jadwal yang main sepakbola,” kata Yohana kemarin.

Dia mengungkapkan, sebelumnya warga pun menolak saat menerima informasi yang menyatakan bahwa lapangan Krida ini akan dibuat Akademi Komunitas (sekolah setingkat DI).

Informasi tersebut didapatnya tertanggal 16 Juni 2014. Informasi terkait rencana pembangunan Akademi Komunitas juga diterima warga pada 11 Januari 2015 saat dilakukannya pertemuan dengan sejumlah tokoh Kelurahan Utama dan warga pun masih keberatan tentang rencana tersebut.

”Pada 11 Januari 2015 warga berkumpul untuk membahas rencana pembangunan pemkot itu. Pembahasan saat itu masih pembahasan seputar Akademi Komunitas, bukan technopark dan warga pun menyatakan keberatannya saat itu,’’ ungkapnya.

Yohana menuturkan, informasi terkait rencana pembangunan technopark baru diterima warga hanya dari statemen pemerintah kota saat mengisi sambutan pada setiap acara yang diselenggarkan pemkot Cimahi.

”Terus 26 Februari 2015 ada statemen Diskopindagtan, bahwa technopark akan dibuat di Lapangan Krida. Jelas kami kaget,” katanya.

Warga menyayangkan, kawasan ruang terbuka hijau nantinya beralih fungsi hanya untuk kegiatan usaha semata. Dia menjelaskan, bukan berarti tidak mendukung usaha kreatif di daerahnya, hanya saja masyarakat sekitar berharap fungsi dari ruang terbuka hijau tidak berubah.

Dengan adanya isu ini, kata dia, masyarakat melihat ada sinyalemen bahwa pemerintah hanya mencari untung semata.

”Termasuk pembuatan pondasi, kenapa tidak ngobrol sama masyarakat. Tokoh masyarakat semua tidak setuju,” ujarnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan