[tie_list type=”minus”]Berkilah Menjaga Pasokan Daging Terjaga[/tie_list]
JAKARTA – Janji Presiden Joko Widodo yang akan menghentikan impor sapi saat kampanye dulu tidak ditepati. Terbukti setelah membuka kran impor 350 sapi bakalan untuk periode Januari-Juni 2015, pemerintah kembali mengizinkan impor 29 ribu sapi potong menjelang Hari Raya Idul Fitri.
’’Untuk mengantisipasi kekurangan saat lebaran, kita akan membuka izin impor untuk 29 ribu sapi siap potong. Ini bertujuan agar saat puasa dan lebaran nanti daging sapi benar-benar dapat terjaga pasokannya dengan harga yang stabil,’’ ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan dikantornya Senin (18/5).
Rencananya, kran impor sapi siap potong itu mulai dibuka akhir Mei sehingga diperkirakan bisa datang menjelang puasa. Partogi mengakui instrumen untuk meredam harga daging sapi menjelang lebaran juga sudah dilakukan sejak April lalu. ’’Kami buka izin impor sapi bakalan 250 ribu ekor untuk kuota April sampai Juni (kuartal II),’’ lanjutnya.
Kuota impor sapi di kuartal II ini naik tajam dibanding kuartal I dimana pemerintah hanya mengizinkan impor sapi sebanyak 100 ribu ekor. Angka ini juga lebih tinggi dibanding kuota impor sapi di periode sama tahun lalu yang sebanyak 200 ribu ekor. ’’Izinnya sudah keluar April lalu, sehingga sekarang lagi penggemukan,’’ tambahnya.
Selain menyiapkan sapi bakalan dan sapi siap potong sebanyak ratusan ribu ekor, Kemendag juga tengah menggodok pemberian izin impor daging sapi beku untuk salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). ’’Kalau untuk angkanya masih dibicarakan. Akan diberikan nanti. Yang pasti ketiga (izin impor) ini untuk menghadapi puasa dan lebaran,’’ tegasnya.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo mengatakan pemerintah harus mulai serius memikirkan cara untuk meningkatkan industri peternakan sapi dalam negeri. Apalagi, pemerintah memiliki rencana untuk merealisasikan swasembada daging sapi dalam beberapa tahun kedepan. ’’Kalau Presiden sudah bilang harus swasembada, seharusnya dilaksanakan,’’ katanya.
Dia menilai, tidak berkembangnya budi daya sapi selama ini kemungkinan akibat ketidakseriusan pemerintah dan efektifnya lobi negara penghasil sapi, seperti Australia agar Indonesia selalu bergantung pada sapi mereka. ’’Sangat terlihat ketidakseriusan pemerintah untuk membuat kebijakan publik yang menunjang terwujudnya swasembada daging sapi,’’ jelasnya. (wir/far)
