KBS Rawan Bencana Longsor

[tie_list type=”minus”]Banyak Alih Fungsi Lahan[/tie_list]

KERTASARI – Sekitar 60 persen lahan kritis di daerah Kabupaten Bandung selatan (KBS) kondisinya rusak parah. Terutama di Kecamatan Pangalengan dan Kertasari berpotensi rawan bencana longsor.

Pemicu kerusakan ditengarai akibat alih fungsi lahan dan pencemaran lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Bahkan, DAS Citarum tidak lagi berfungsi maksimal sebagai kawasan lindung. Selain berdampak banjir, ketersediaan maupun kualitas air terancam.

Hal tersebut diungkapkan sekretaris Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung Hery di Kertasari, Kabupaten Bandung.

Menurut Hery, kejadian longsor Cibitung harus dijadikan contoh akibat kerusakan ekologi dan ekosistem. Makanya, sangat penting dipastikan dampak lingkungan hidup dan sosial atas keberadaan PT Star Energy dan juga penataan kawasan pemukiman warga.

’’Baik oleh pemerintah desa Margamukti maupun PT Kertamanah PTPN VIII selaku BUMN yang menaungi karyawan yang juga sekaligus merupakan korban longsor tersebut,’’ kata Hery kemarin (10/5).

Solusinya, kata dia, pemerintah harus meninjau ulang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) bagi Perhutani dan Hak Guna Usaha (HGU) bagi PTPN. Sebab, negara dalam hal ini Menteri Agraria harus mampu memberi keadilan untuk kaum tani. Artinya lahan-lahan yang HGU-nya sudah habis sebaiknya dilimpahkan kepada petani Bandung selatan. ”Agar tidak terjadi penggarapan lahan di hutan dan lereng,” ujarnya.

Disebutkan Hery, lahan yang paling kritis di Kabupaten Bandung wilayah selatan adalah Kecamatan Kertasari dan Pangalengan. Tata ruang yang salah, pemberian hak pemanfaatan serta alih fungsi lahan sebagai salah satu faktor pengembangan komoditas. Semua itu bermuara pada rencana tata ruang dan tata guna lahan sebagaimana program kementrian agrarian.

“Alih fungsi lahan semakin gencar, khususnya di sekitar DAS Citarum. Hal itu mengancam ketersediaan air, secara kuantitas semakin berkurang dan secara kualitas semakin rendah,” paparnya.

’’Selain merusak ekosistem yang mengancam ketersediaan air dan banjir. Dampak lain, ancaman banjir semakin menghantui warga di sekitar DAS Citarum,” tambahnya.

Koordinator Advokasi Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung Denny Abdulah menambahkan, pemerataan pembangunan gagal dilakukan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari minimnya pembangunan di daerah Bandung selatan Dan Bandung timur.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan