Terkait berbagai survei yang muncul di masyarakat, JK menyatakan jika hal tersebut tidak akan menjadi acuan dalam proses reshuffle. Menurut dia, pemerintah punya mekanisme evaluasi tersendiri, sehingga reshuffle akan dilakukan sesuai kebutuhan. ’’Kalau semua bergantung pada survei, nanti negeri ini jadi negeri survei,’’ ujarnya.
Hingga saat ini, format reshuffle memang belum fix. Masing-masing kekuatan penyokong di internal pemerintahan memiliki gambarannya masing-masing terkait agenda perombakan di kabinet. Tak terkecuali, partai-partai yang tergabung di koalisi pemerintahan. Partai utama pemerintah, PDIP, misalnya. Lewat sejumlah politisinya yang kerap bersuara lantang mendorong perlunya dilakukan reshuffle, kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan polhukam yang banyak mendapat sorotan.
Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Hendrawan Supratikno salah satu yang menilai kalau sejumlah menteri yang tidak perform di Kabinet Kerja adalah dari dua bidang tersebut. Ekonomi dan polhukam.
’’Karena itu, kami meminta Pak Jokowi melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap dua bidang tersebut,’’ kata Hendrawan. Evaluasi secara komprehensif yang dimaksudnya tentu merujuk pada reshuffle.
Hendrawan membeber sejumlah penyebab yang membuat beberapa menteri gagal menunjukkan kinerja maksimal. Di antaranya, adanya konflik kepentingan yang berbeda dengan semangat awal pembentukan kabinet. Yaitu, mewujudkan Nawacita yang bertumpu pada visi Trisakti. Berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam sosial budaya. ’’Reshufle kabinet memang sesuatu yg sulit dihindari oleh Presiden Jokowi karena banyak menteri kabinetnya yang tidak cakap menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawabnya,’’ imbuh Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah.
Atas situasi yang ada, pengamat politik dari Polcom Institute Heri Budianto mengingatkan agar Jokowi ekstra hati-hati ketika mengambil keputusan reshuffle nantinya. Jangan sampai, reshuffle justru membuat kekuatan penyokongnya selama ini menjadi tercerai berai. (owi/dyn/rie)
