oleh

JK Isyaratkan Reshuffle

[tie_list type=”minus”]Dinilai Tak Sesuai dengan Visi Nawacita [/tie_list]

JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kian jelas. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan jika kocok ulang kabinet tinggal menunggu waktu.

Menurut JK, reshuffle harus dilakukan sebagai bagian dari penyegaran kabinet dan upaya mendorong kinerja kabinet agar lebih optimal. ’’Jadi ya tentu dalam waktu ke depan inilah (reshuffle-nya),’’ ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (4/5).

JK menyebut, sepanjang enam bulan pertama jalannya pemerintahan Jokowi – JK, kinerja para menteri terus dievaluasi. Meski tidak mengungkap adanya kekurangan, namun politikus senior asal Makassar itu mengatakan jika ada beberapa pos menteri yang perlu diperbaiki kinerjanya. ’’Untuk peningkatan kinerja, dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,’’ jelasnya.

Lalu, apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat? Atau paling lambat tahun ini seperti desakan banyak pihak? JK enggan memberi jawaban pasti. Menurut dia, sampai saat ini memang belum ada pembicaraan resmi di tingkat presiden dan wakil presiden mengenai reshuffle. ’’Tentu pada waktunya (diumumkan) apabila dipandang perlu,’’ ujarnya.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengakui, Presiden terus melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Parameter yang digunakan adalah target-target yang sudah diberikan sesuai program prioritas pemerintah. ’’Setiap hari, setiap minggu ada evaluasi,’’ katanya.

Meski demikian, lanjut Andi, evaluasi tersebut merupakan bagian dari proses monitor yang rutin dilakukan. Apakah hasil evaluasi itu bisa dilakukan sebagai landasan untuk melakukan reshuffle? ’’Belum ada pembicaraan, (reshuffle) itu hak prerogatif presiden,’’ ucapnya.

Baca Juga:  Isu Reshuffle Kabinet Mengemuka, Gerindra Dapat Jatah Lagi?

Desakan reshuffle menguat seiring mencuatnya ketidakpuasan publik sepanjang enam bulan pertama pemerintahan Jokowi – JK beserta kabinetnya. Ketidakpuasan itu tergambar dari berbagai survei yang dirilis lembaga konsultan politik, salah satunya Poltracking Indonesia.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, dalam survei “Evaluasi Publik terhadap Kinerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK”, 48,5 persen publik menyatakan tidak puas dan hanya 44 persen yang puas, sisanya tidak memberi pendapat. ’’Ini karena tidak diimplementasikannya program Nawacita yang dijanjikan Jokowi – JK saat kampanye,’’ ujarnya.

Menurut Hanta, desakan reshuffle juga muncul dari masyarakat. Hasil survei dari 1.200 responden pada 23 – 31 April 2015 itu menunjukkan, 41,8 persen responden menginginkan adanya perombakan kabinet, hanya 28 persen yang tidak menghendaki reshuffle. ’’Dari berbagai bidang, publik paling kecewa dengan kinerja menteri-menteri ekonomi,’’ sebutnya.

 Terkait berbagai survei yang muncul di masyarakat, JK menyatakan jika hal tersebut tidak akan menjadi acuan dalam proses reshuffle. Menurut dia, pemerintah punya mekanisme evaluasi tersendiri, sehingga reshuffle akan dilakukan sesuai kebutuhan. ’’Kalau semua bergantung pada survei, nanti negeri ini jadi negeri survei,’’ ujarnya.

Hingga saat ini, format reshuffle memang belum fix. Masing-masing kekuatan penyokong di internal pemerintahan memiliki gambarannya masing-masing terkait agenda perombakan di kabinet. Tak terkecuali, partai-partai yang tergabung di koalisi pemerintahan. Partai utama pemerintah, PDIP, misalnya. Lewat sejumlah politisinya yang kerap bersuara lantang mendorong perlunya dilakukan reshuffle, kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan polhukam yang banyak mendapat sorotan.

Baca Juga:  Pertemuan Petinggi Parpol Tak Bahas Reshuffle Kabinet, Tapi Penanganan Pandemi

Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Hendrawan Supratikno salah satu yang menilai kalau sejumlah menteri yang tidak perform di Kabinet Kerja adalah dari dua bidang tersebut. Ekonomi dan polhukam.

’’Karena itu, kami meminta Pak Jokowi melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap dua bidang tersebut,’’ kata Hendrawan. Evaluasi secara komprehensif yang dimaksudnya tentu merujuk pada reshuffle.

Hendrawan membeber sejumlah penyebab yang membuat beberapa menteri gagal menunjukkan kinerja maksimal. Di antaranya, adanya konflik kepentingan yang berbeda dengan semangat awal pembentukan kabinet. Yaitu, mewujudkan Nawacita yang bertumpu pada visi Trisakti. Berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam sosial budaya. ’’Reshufle kabinet memang sesuatu yg sulit dihindari oleh Presiden Jokowi karena banyak menteri kabinetnya yang tidak cakap menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawabnya,’’ imbuh Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah.

Atas situasi yang ada, pengamat politik dari Polcom Institute Heri Budianto mengingatkan agar Jokowi ekstra hati-hati ketika mengambil keputusan reshuffle nantinya. Jangan sampai, reshuffle justru membuat kekuatan penyokongnya selama ini menjadi tercerai berai. (owi/dyn/rie)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga