Kalau hanya menunggu laporan, dia yakin bakal sangat lama. Alasannya, disdik meskipun tahu akan berusaha untuk menutupi karena itu aib. Tidak mau terkuak dan menjadi jelek, dinas memilih untuk berusaha menutupi dengan tak melapor. Kalau sudah diketahui media secara luas, harusnya tekanan bisa dilakukan oleh kementerian.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kementerian tidak diharamkan untuk membantu urusan akses menuju sekolah. Apalagi, Presiden Jokowi punya cita-cita memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapat pendidikan bermutu. Dia juga mengingatkan, akses yang sulit bisa membuat minat anak untuk sekolah turun. ’’Sekolahnya terlalu jauh, atau karena dekat tapi aksesnya susah. Itu menjadi tanggung jawab Kemendikbud juga,’’ urainya.
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menuturkan, masalah akses, sarana dan prasarana ini sudah pernah dibahasnya dengan pihak Kemendikbud. Pihaknya pun telah meminta Anies beserta jajarannya untuk menginventarisir sekolah mana saja yang bermasalah pada akses maupun sarana prasarananya. Namun, hal itu belum juga dipenuhi hingga sekarang.
’’Kami minta diinventaris, kebutuhan sekolah dengan jumlah pertambahan penduduk saat ini. Lalu, kemungkinan penambahan kelasnya berapa kalau demikian. Kemudian, mana yang rusak berat dan akses buruk. Tapi belum ada juga,’’ keluhnya.
Ferdiansyah mengatakan, pihaknya akan kembali mengingatkan Mendikbud akan hal itu saat kedua belah pihak kembali bertemu. Sebab, menurutnya hal itu harus segera dilakukan jika pemerintah memang berniat melakukan pembenahan mutu pendidikan sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan.
Sementara itu di Bandung, sejumlah komunitas pengajar melakukan aksi turun ke jalan. Mereka menuntut realisasi janji politik mengenai hak upah layak dan pendidikan gratis, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, kemarin (2/5).
Aksi ini dimulai pada pukul 10.30 dengan berkumpulnya perwakilan dari beberapa kelompok. Yaitu, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Forum Orangtua Siswa (Fortusis).
Mereka beraksi dengan orasi dan membawa tulisan bernada menyindir yang ditujukan terhadap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Mendikbud Anies Baswedan.
Kemendikbud Pasif
- Baca artikel Jabarekspres.com lainnya di Google News