oleh

Buruh Syukuran di Rumdin

[tie_list type=”minus”]Bupati Tanggapi Baik Keinginan Pekerja [/tie_list]

SOREANG – Cara berbeda dilakukan buruh di Kabupaten Bandung. Sebab, buruh di Kabupaten Bandung menyampaikan aspirasi dengan menggelar tasyakur bini’mah di Rumah Dinas Bupati Bandung, Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, kemarin.

Dari pantauan, sejak pukul 13.00, mereka berkumpul di tempat di rumah dinas bersama perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Aspirasi dari kalangan buruh tersebut mendapatkan respon positif dengan hadirnya Bupati Bandung Dadang M Naser dan Kepala Disnaker Rukmana, Ketua DPRD Kabupaten Bandung dan unsur Kepolisian.

Dengan suasana kekeluargaan, mereka melakukan syukuran dan membahas mengenai poin-poin penting terkait kesejahteraan buruh.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bandung Ade Suryatna mengatakan, banyak poin penting yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat terkait kesejahteraan buruh. Di antaranya menolak rencana pemerintah untuk meninjau kembali upah minimum 2-5 tahun. ’’Jangankan dua hingga lima tahun. Yang setahun saja banyak sekali permasalahannya,’’ ungkap Ade di sela syukuran tersebut.

Selain itu, menurut Ade, buruh juga mempermasalahkan terkait pemberlakuan jaminan pension. Makanya, mereka juga meminta pemerintah menyediakan konsinyasi sebesar 3 persen dari APBN untuk BPJS SDSM. ’’Selama ini masih banyak sekali permasalahan BPJS dari tingkat pusat sampai ke daerah,’’ tambahnya.

Hal yang paling kentara, mereka juga menuntut penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing). Sebab, kata dia, statusnya tidak jelas. Sama halnya dengan upah, perusahaan dinilai tak acuh dalam menerapkan nominal yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Termasuk meminta ketegasan supremasi hukum. ’’Jangan pandang bulu. Seharusnya supremasi hukum itu berlaku untuk seluruhnya,’’ katanya.

’’Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bandung dan Apindo menyampaikan ke pusat. Mudah-mudahan tidak lama lagi aspirasi kami akan tersampaikan kepada Presiden,’’ ujarnya.

Menyapi cara penyampaian yang berbeda dengan buruh lain, Ade juga memaparkan, perayaan May Day yang dilakukan oleh buruh di Kabupaten Bandung kali ini memang cukup berbeda dengan sebelumnya. Sebab, gerakan yang dilakukan lebih melalui pendekatan dan lobi-lobi kepada pemerintah. ’’Yang penting hasil. Bukan persoalan kami tidak melakukan gerakan,’’ tegasnya.

Disinggung terkait upah yang masih dibayar tidak sesuai dengan ketetapan UMK, Ade mengatakan, pihaknya tidak bisa mengeneralisir karena hal tersebut berada di internal. Walaupun pada prinsipnya, sambung dia, Pemerintah tidak menghendaki adanya upah di bawah ketentuan.

Sementara itu, menurut Bupati Bandung Dadang M. Naser, pemerintah selama ini selalu memperhitungkan bagaimana agar investor dapat betah berada di Kabupaten Bandung. Namun, tidak mengesampingkan kepentingan para buruh.

’’Esensi pengupahan, bukan masalah waktu. Justru stabilitas upahnya itu yang harus terjamin,’’ ungkapnya.

Menyikapi aksi tersebut, Dadang mengaku, menyambut positif aspirasi buruh yang menyampaikannya dengan cara yang baik. Meski, Dadang mengaku, ada beberapa hal yang bukan kewenangan pemerintah daerah.

Dia mengatakan, mengenai sistem pengupahan menjadi salah satu kewenangan pusat. Tapi, dia juta mengetuk para pengusaha.

Bagi dia, harus ada kesadaran hati para pengusaha untuk menjamin kesejahteraan karyawan tanpa harus dituntut. Sebaliknya, para karyawan pun harus mengabdi dengan betul kepada perusahaan. ’’Sehingga ada kesinergisan terjalin antara mereka,’’ katanya sambil menambahkan, pemerintah dan dewan akan siap mengantarkan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. (mg15/rie)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga