Pemekaran Jabar Wacana

[tie_list type=”minus”]FJS Tanyakan Kelanjutan DOB pada Gubernur Jabar[/tie_list]

COBLONG – Forum Jabar Selatan (FJS) mempertanyakan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai perkembangan pembangunan di Jabar Selatan. Mereka menilai selama ini pembangunan berjalan di tempat.

Ketua FJS Suryaman Anang mengatakan, adanya beberapa daerah yang telah diusulkan untuk dimekarkan selama ini belum ada legitimasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk wilayah Jabar tersebut sebetulnya sudah final, karena telah melakukan beberapa kajian dan penilayan kelayakan sebuah wilayah.

Namun demikian beberapa daerah yang selama ini diajukan oleh Pemprov Jabar belum ada tindak lanjut yang pasti.

Suryaman menyebutkan beberapa DOB seperti Garut Selatan, Tasikmalaya selatan dan Cianjur Selatan sebetulnya telah disetujui DPRD Kabupaten dan pemerintah daerah setempat. Bahkan dukungan oleh DPRD Jabar.

”Pertanyaannya kapan ini bisa terealisasi mengingat Gubernur dulu pernah menjanjikan bahwa aka ada pengembangan wilayah baru sesuai janji kampanyanye dulu, bahkan saya adalah termasuk tim sukses beliau,” cetus Suryaman.

Selain itu, kata dia, FJS yang selama ini dibentuk juga tidak memiliki arah yang jelas. Pasalnya, walaupun berada di bawah Bapedda Jabar dan dibentuk juga Badan Pengembangan wilayah Jabar Selatan arah kerjanya belum terlihat.

”Pengelolaannya juga tidak proporsional, SOP tidak jelas bahkan kantor kami juga tidak punya dan mengenai pembahasan lanjutan Jabar Selatan kami belum pernah diajak sharing,”cetus Suryaman.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPRD Jabar Ganiwati mengatakan, melihat kondisi tersebut dirinya akan segera menanyakan mengenai DOB tersebut kepada Pemprov Jabar dan Instansi terkait seperti Bappeda.

Menurutnya, dalam program pemekaran wilayah di Jabar, rencanannya Jawa Barat akan mengami pemekaran wilayah menajdi 40 Kabupaten/kota. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini, Jabar masih memiliki 27 Kabupaten/Kota.

”Ini kan tidak berjalan dan terkesan stagnan, padahal dari sisi aturan dan Perda DPRD Jabar terus melakukan dorongan agar wilayah di Jabar yang luas ini biasa dikelola oleh putra-putra daerah terbaiknya,” pungkas dia. (yan/fik)

Tinggalkan Balasan