Ade Segera Dinonaktifkan

Aher Pasrah pada Hukum yang Berlaku

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan akan segera menonaktifkan Bupati Sumedang Ade Irawan. Ini dilakukan setelah Ade ditahan Kejati Jabar pada Jumat (27/3) lalu. Terkait dengan dugaan dirinya korupsi dana perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2011.

Pria yang akrab disapa Aher itu mengatakan, kepala daerah dinonaktifkan jika sudah masuk proses pengadilan. Namun, jika belum, maka dia masih bisa bertugas meskipun di lapangan dilakukan oleh wakilnya. ’’Tapi kebijakan-kebijakan atau keputusan masih menjadi kewenangan bupati meskipun bupatinya sudah ditahan,” jelas dia kepada wartawan di Kampus ITB, Jalan Ganeca, kemarin (28/3).

Dia juga mengatakan, menyerahkan semuanya pada proses hukum yang berlaku. ’’Kita serahkan pada proses hukum. Begitu juga mekanisme pemerintahannya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada pada UU,” ungkap pria yang sudah dua periode menjadi Gubernur Jabar ini.

Dalam hal ini, dirinya belum berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Aher juga mengaku, belum mendapat laporan soal penahanan Ade Irawan dari Pemkab Sumedang. Meski begitu, dia menjelaskan, jabatan bupati masih melekat pada Ade Irawan. Meskipun Ade ditahan dan saat ini berada di Lapas Sukamiskin.

Lebih lanjut, Aher berharap dengan ditahannya Ade Irawan roda pemerintah harus tetap berjalan. Terutama, bagian pelayanan kepada masyarakat. Sebab, masih ada wakil bupati yang bisa mengondusifkan kembali birokrasi pemerintahan.

Sebelumnya, setelah tujuh bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka, Kejati Jabar menahan Ade Irawan. Penahanan Ade tertuang dalam Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Jabar No: Print-181/O.26Fd.1/03/2015 tanggal 27 Maret 2015. ’’Yang bersangkutan akan ditahan untuk jangka waktu 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung,’’ ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Suparman.

Ade merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2011. Saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi periode 2009-2014. Status tersangka Ade tercantum dalam sprint bernomor 48/0:FD.1/09/2014 tanggal 17 September 2014.

Suparman menuturkan, tim penyidik yang dipimpin Albert Siregar menahan Ade atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, Ade diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dua alat bukti. Kemudian, dengan kedudukannya sebagai kepala daerah ditakutkan akan mempengaruhi atau menekan para saksi.

Sebelum memasuki mobil tahanan, Ade sempat memberi keterangan pada sejumlah wartawan yang sudah menunggu. ’’Saya siap ditahan. Itu sudah saya prediksi sebelumnya. Seperti ketika saya ditetapkan sebagai tersangka,’’ ucap Ade yang didampingi kuasa hukumnya, Kuswara S. Taryono.

Ade sempat tersenyum ketika disinggung soal penahanan yang dilakukan kejaksaan terhadapnya. Dirinya menganggap tidak ada yang aneh serta sebagai risiko jabatan. ’’Saya hormat sama Kejati Jabar dan saya ucapkan terima kasih kepada Kejati Jabar,’’ tukas Ade.

Kasus yang disidik sejak Mei 2013 itu terungkap karena adanya laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2012, yang menemukan kelebihan dana pada total pengeluaran perjalanan dinas dewan tahun 2011 sekitar Rp 1,7 miliar.

Orang nomor satu di Sumedang ini disangka telah melakukan korupsi biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan rapat-rapat, Alat Kelengkapan Dewan sebesar Rp 810.971.065,00. Dan, kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2011 sebesar Rp 1.087.537.869,00 sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jabar No. 01/LHKPN/XVIII.BDG/11/2014 tanggal 13 November 2014.

Selain itu, Ade juga telah menjadi tersangka dalam pelaksanaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2010. Ini merupakan pengembangan dari proses penyidikan sebelumnya untuk kegiatan pada tahun 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Jabar No. Print-162/O.2/F.d.1/11/2015 tanggal 25 Maret 2015 dengan kerugian negara Rp 761.523.900.

Atas perbuatannya, penyidik menjerat politisi Partai Demokrat itu dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dirinya terancam penjara hingga 20 tahun. (fie/vil/tam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.