Hanya Mencapai 51 Persen
BANDUNG – Angka partisipasi melanjutkan sekolah di Provinsi Jawa Barat, saat ini masih terbilang sangat rendah karena hanya mencapai 51 persen. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jabar Denny Juanda mengungkapkan, kondisi ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, di satu sisi pemerintah sedang mengembar-gemborkan program wajib belajar, di satu sisi lain masih banyak masyarakat yang putus sekolah.
Menurutnya, kurangnnya angka partisipasi tersebut karena beberapa faktor. Seperti kekurangan ruang kelas belajar, tenaga pengajar dan alasan letak sekolah yang terlalu jauh.
Untuk itu, Pemprov Jabar saat ini sedang memetakan daerah mana saja yang tidak ada SMA/SMK.
”Nantinya akan dibangun SMA/SMK di daerah yang banyak penduduk,” katanya.
Lebih lanjut, Denny mengatakan, rendahnya angka partisipasi kelulusan (APK) ini menjadi persoalan serius. Jika tidak ditindaklanjuti, program wajib belajar sembilan tahun tidak akan tercapai.
Padahal alokasi dana pendidikan 20 persen belum lagi dana Pemprov Jabar di luar BOS sekitar Rp 3 Triliun.
Sementara itu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, Pemprov Jabar berupaya serius dalam meningkatkan mutu ppendidikan di Jabar. Selain terus menjalankan program pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas baru dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah, kini Pemprov mulai fokus menata pendidikan menengah. Seiring diberlakukannya Undang-undang Pendidikan Nomor 23 Tahun 2014, tentang pengelolaan SMA/SMK oleh Pemprov.
”Dengan beralihnya kewenangan tersebut, Pemprov akan lebih mudah menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Bahkan, Heryawan bertekad, pada 2018 mendatang, angka partisipasi SMA/SMK meningkat menjadi di atas 95 persen,” jelas Heryawan.
Ditempat berbeda, Ketua Komisi V DPRD Jabar Agus Wellyanto mengaku optimistis APK SMA/SMK di Jabar akan meningkat. ”Memang ada sinyalemen tingkat APK pendidikan itu rendah. Solusinya, sarana prasarana pendidikan ditingkatkan. Jadi, Jabar enggak ada kekhawatiran,” kata Agus.
Agus memastikan, Pemprov dan DPRD Jabar akan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan mutu pendidikan di Jabar.
”Komitmen DPRD dan Gubernur sudah jelas. RKB, peningkatan serfitikasi tenaga pendidik, memperbanyak perguruan tinggi. Ini merupakan satu jawaban dari Pemprov,” tutup Agus dari Fraksi PDIP ini. (yan/fik)