Dia pun membantah adanya opsi menetapkan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka dalam kasus lain. Johan menjelaskan, satu-satunya opsi yang sudah dibahas terkait dengan PK. ’’Tidak ada opsi itu (menetapkan BG dalam kasus lain, Red) dibicarakan,’’ tegasnya.
Atas pilihan tersebut, Mahkamah Agung (MA) mempersilakan KPK untuk melaporkan hasil praperadilan yang ditangani hakim Sarpin itu. MA berjanji memverifikasi dan menindaklanjuti laporan KPK jika memang pengaduan yang disampaikan beralasan.
Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan, pihak yang tidak puas dengan putusan hakim bisa melayangkan pengaduan ke badan pengawas (bawas) internal MA. ’’Kalau pengaduan itu beralasan dan benar menyangkut code of conduct maupun professional conduct, maka tentu kami akan verifikasi dan tindak lanjuti,’’ ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, hal itu lumrah karena selama ini selalu ada pihak yang pro dan kontra atas putusan hakim. Dia menyebutkan, ketentuan praperadilan sudah diatur secara jelas pada pasal 77 sampai 87 KUHAP. Berdasar aturan yang ada, sebenarnya tidak ada upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan KPK.
Dengan tuntasnya proses praperadilan yang mencabut status tersangka Budi Gunawan, publik menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga tengah malam tadi pukul 00.00, presiden masih mengendapkan keputusan jadi tidaknya melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri baru. Setelah seluruh rangkaian acara, Jokowi tidak kembali ke Jakarta. Untuk kali pertama, presiden yang dipilih 53,15 persen suara rakyat itu menginap di Istana Bogor.
Sejak kemarin pagi, Jokowi beraktivitas di Istana Bogor. Sejumlah agenda rapat terbatas untuk membahas beberapa isu dilaksanakan di istana tersebut. Dimulai pertemuan dengan pimpinan BUMN, kegiatan resmi presiden ditutup dengan bincang santai dan makan malam bersama seluruh menteri di Kabinet Kerja.
Hingga rapat selesai sekitar pukul 21.45 WIB, tidak kunjung ada pembahasan soal hasil praperadilan. Beberapa menteri yang keluar dari istana secara sendiri-sendiri kompak menyatakan bahwa tidak ada pembahasan soal Kapolri. Di acara bincang santai itu, presiden lebih sering mengingatkan perlunya menjaga dan memperbaiki pola komunikasi publik jajaran kabinet. ’’Tidak ada. Tidak ada pembahasan sama sekali soal itu (Kapolri),’’ kata Menko Polhukam Tedjo Edhy setelah acara.
