Pemkot Minta Ada Perundingan
CIMAHI – Pemkot Cimahi berharap agar Pemerintah Pusat melakukan perundingan dengan Pemerintah daerah terkait rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2016 mendatang. Pasalnya, tidak semua daerah menyetujui rencana tersebut. Sebab, hal itu berkaitan dengan pendapatan daerah.
Wali Kota Cimahi Atty Suharti mengungkapkan, setidaknya rencana itu akan mengurangi PAD di masing-masih daerah. ”Kami belum dapat pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. Kalau mau menentukan kebijakan seperti itu, mestinya pemerintah pusat mengajak bicara dulu,” ujarnya.
Apalagi kata Atty, kontribusi dari PBB sangat besar bagi pendapatan daerah. Setidaknya, pada tahun 2014, realisasi untuk pajak pokok mencapai Rp 26,36 miliar dan denda sebesar Rp 700 juta.
Kota Cimahi sendiri mulai mengelola PBB sejak 2013 setelah diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. ”Kami berupaya bagaimana mengajak masyarakat sadar akan membayar pajak dengan berbagai inovasi dan kemudahan,” ujarnya.
Untuk itu, Atty berharap pemerintah pusat melakukan pembicaraan dengan semua unsur pemerintahan daerah, termasuk Cimahi. ”Kita perlu bicarakan soal PBB, karena kini sudah pajak daerah. Apalagi kami dituntut meningkatkan pembangunan sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat daerah,” katanya.
Sementara bagi masyarakat, Wacana penghapusan PBB dan NJOP oleh pemerintah pusat ditanggapi positif. Asalkan, penghapusan tersebut tidak berlaku untuk perusahaan besar.
”Kalau untuk masyarakat menengah ke bawah bagus. Namun, untuk perusahaan besar ataupun masyarakat mampu ya haruslah bayar pajak,” ujar Darto Silalahi (35).
Dalam setahun, lanjut Darto, dirinya membayar PBB sebesar Rp 200.000. ”Buat saya sih ya cukup berat karena kurang mampu, tapi saya taat bayar pajak. Nah, kalau untuk kalangan mampu jangan sampai mereka menunggak pajak,” imbaunya.
Hal serupa diungkapkan M. Sodik (40), warga Puri Cipageran II Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Bagi dia, pembayaran PBB bagi warga kurang mampu sangat memberatkan.”Kalau PBB dihapuskan buat warga miskin saya setuju, tapi pemerintah harus cari sumber lain buat membiayai pembangunan, jangan dibebankan ke masyarakat miskin lagi,” terangnya. (mg18/asp)
