bandungekspres.co.id, JAKARTA – Mayoritas voters PSSI yang tergolong dalam Kelompok (K) 85 pengusung Kongres Luar Biasa (KLB) mewanti-wanti PSSI untuk tidak mengubah agenda utama KLB pemilihan. Bagi mereka, agenda memilih ketua umum baru PSSI dan semua anggota Executive Committee (Exco) PSSI wajib disahkan dalam KLB 3 Agustus nanti.
Gusti Randa, Kuasa hukum K-85 mengatakan agenda tersebut sudah tidak bisa lagi diubah oleh PSSI sebagai penyelenggara KLB. Dengan alasan, memilih ketua umum dan seluruh anggota Exco PSSI itu adalah permintaan voters saat pertama kali meminta PSSI menggelar KLB PSSI pada 3 Mei lalu. ”Tekad kami sudah bulat untuk dua agenda itu,” kata Gusti Randa, kemarin.
Reaksi Gusti ini muncul setelah dia mendengar bahwa anggota Exco PSSI berencana menggelar rapat di akhir pekan. Rapat yang direncanakan Exco tersebut untuk memantangkan agenda kongres yang menjadi pembahasan utama pada KLB 3 Agustus nanti. Memang, anggota Exco PSSI memiliki agenda lain di luar K-85.
Dari wacana yang berkembang, Exco PSSI menginginkan agar kongres pemilihan nanti hanya untuk memilih ketua umum baru PSSI dan dua anggota Exco PSSI yang saat ini mengundurkan diri dari jabatan mereka. Sebagai catatan, dua anggota Exco PSSI yang mundur tersebut adalah Gusti Randa dan Johan Ling Eng.
Rencana rapat anggota Exco PSSI tesebut dikatakan oleh Sekjen PSSI Azwan Karim. Hanya saja, Azwan belum bisa memastikan tanggal pertemuan para Exco itu. “Kami belum dikonfrimasi tanggal pasti pertemuan bersama Exco nanti. Tapi, pekan ini pasti ada rapat Exco untuk membahas agenda di KLB,” kata Azwan.
Namun, Gusti yang juga mantan aktor nasional itu mengungkapkan bahwa, Exco PSSI tidak perlu menggelar rapat lagi. Sebab, apa yang diputuskan oleh para Exco PSSI tersebut tidak akan mengubah permintaan mereka. Pertimbangannya, KLB itu lahir dari permintaan voters. “Jadi, sudah seharusnya agenda KLB juga ditentukan oleh para voters,” tegasnya.
Seperti yang diketahui, PSSI akan menggelar dua KLB di akhir tahun ini. Kongres pertama adalah 3 Agustus di Jakarta untuk membentuk komite pemilihan dan komite banding pemilihan serta mengesahkan seluruh agenda sebagai landasan hukum untuk kongres pemilihan pada kongres pemilihan paling lambat Oktober nanti. (ben/vil)
