Kemenag Putuskan Asrama Haji

BANDUNG – Keputusan untuk lokasi pembangunan asrama haji definitif untuk embarkasi Kertajati merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Pemerintah Derah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat mendukung langkah Kemenag di mana pun lokasi asrama haji itu dibangun, termasuk di Kabupaten Indramayu. Terlebih hal itu dilakukan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pun berharap, pembangunan asrama haji ini dapat mendukung program Pemdaprov Jabar yang ingin mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Rebana.

”Harapan kami dengan adanya dibangun asrama haji akan mendukung kepada program Jawa Barat, Segitiga Rebana di wilayah Jawa Barat bagian timur-utara dengan tujuan tiada lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” ujar Uu di Kota Bandung, Senin (20/5).

Uu mencermati aspirasi warga Indramayu yang ingin embarkasi haji dibangun di Kota Mangga. Dia meluruskan, usulan agar embarkasi haji dibangun di Majalengka karena berdekatan dengan Bandara Kertajati, adalah dalam konteks pemberangkatan haji 2019 alias bukan asrama haji definitif. Lagi pula, penentuan embarkasi merupakan domain Pemerintah Pusat bukan Pemdaprov Jabar

”Apa yang diberitakan salah satu media saat saya berkun­jung ke Majalengka (Ju­mat-18/5/19) itu orientasi pembicaraan saya adalah untuk embarkasi 2019. Saya bandingkan bahwa untuk asrama haji embarkasi tahun ini lebih laik di Majalengka. Jadi, ini untuk pemberangka­tan embarkasi haji tahun 2019,” tegasnya.

Uu meminta semua pihak menyukseskan penyeleng­garaan haji dan umrah di Jawa Barat melalui Bandara Kertajati. Wagub mengusulkan agar jamaah haji dari Kabu­paten Subang dan Sumedang juga dapat berangkat dari Kertajati.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Kar­niwa menerima konformasi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, bahwa sampai dengan detik ini rencana pembangunan lokasi embarkasi Kertajati masih di wilayah Kabupaten Indramayu.

“Keputusan Dirjen itu di Indramayu, dasarnya adalah mereka yang paling siap ka­rena lahannya sudah ada dan sertifikatnya sudah diserah­kan,” jelasnya usai rapat dengan jajaran manajemen BIJB di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (20/5/19).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan