BANDUNG – Untuk mengendalikan harga pangan, Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menguatkan jaringan hingga tingkat desa. Hal ini, dilakukan agar distribusi beras menjadi lancar dan dapat mengantisipasi ulah para tengkulak yang memainkan harga.
Direktur Bulog Budi Waseso menuturkan, untuk melakukan langkah ini, pihaknya menjalin kerjasama dengan seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Budi menuturkan, terciptanya ketahanan dan swasembada pangan adalah harapan dari negeri ini. Sebab, kalau pangan terdistribusi secara menyeluruh maka ketahanan pangan akan tercapai.
“Kalau sudah begitu tentunya akan menyangkut kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Budi Waseso di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin. (13/2).
Budi mengatakan, Bulog saat ini tidak mempunyai jejaring hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, harus membangun sinergitas dengan berbagai elemen. Tak terkecuali dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nantinya, melalui RT/RW, kepala desa, kecamatan, hingga provinsi bisa memiliki jejaring untuk pendistribusian bahan pangan.
“Itu kan untuk kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Jadi tidak lagi nanti ke depan itu pangan ini dikuasain oleh ‘kartel’ dan mengendalikan pangan,” kata Budi.
Kerja sama juga, kata Budi, telah dilakukan termasuk dalam program menyerap hasil panen pangan di Jawa Barat. Budi berharap, bisa menyerap sebanyak mungkin produk pertanian di Jabar termasuk padi. Agar, nantinya untuk cadangan stok pangan negara.
“Jadi ada beras medium, premium kita serap semua,” katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, ia telah menyampaikan kepada Dirut Bulog Budi Waseso bahwa saat ini ada hampir 50 juta penduduk Jabar yang mencari makan setiap hari. Sehingga, pihaknya harus memastikan kestabilan pangan dengan kerja sama yang baik.
Jadi, kata dia, kalau ada instruksi yang menjaga stabilitas pangan dengan mudah bisa melakukan koordinasi. Emil mengatakan, pada pelaksanaannya nanti bentuknya tidak selalu melakukan operasi pasar. Karena yang penting, mata rantai pangan di Jawa Barat bisa lancar tanpa ada hambatan.
“Jaringan dari Bulog kan terbatas, sementara kami bisa sampai ke lurah, kepala desa, RT, RW,” katanya. (bbs/yan)
