305

Aher Bantah Salah Aturan

8 Jam Digarap KPK Soal Izin Meikarta

RIZKI / FAJAR INDONESIA NETWORK
PENUHI PANGGILAN: Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) diperiksa sekira 8 jam oleh penyidik KPK.

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memenuhi janjinya untuk mendatangi tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi yang karib disapa Aher itu dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka Neneng Hasanah Yasin terkait dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Kurang lebih delapan jam Aher digarap penyidik. Aher mengaku ditanyai soal Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

”Poin keputusan tersebut yaitu pendelegasian pelayanan dan penandatanganan rekomendasi pembangunan proyek Meikarta kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jabar, Dadang Mohamad. Sebab, tidak akan mungkin ada rekomendasi yang ditandangani tanpa Kepgub itu,” ujar Aher di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (9/1).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memerinci, dalam Kepgub, Pemprov mendelegasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat untuk menandatangani rekomendasi lahan Meikarta seluas 84,6 hektare sesuai aturan tata ruang yang berlaku. Namun, pembangunan justru dilakukan pada lahan yang lebih luas. Sehingga melanggar rekomendasi.

Dia pun membantah mengetahui soal penyalahgunaan rekomendasi tersebut. Dia bersikukuh, tupoksinya dalam proyek Meikarta hanya pendelegasian Dinas PMPTSP Jabar melalui Kepgub.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus tersebut. Di antaranya, masing-masing Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, mantan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Kemudian, tersangka lain yang merupakan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di antaranya Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M Nahor, Kepala Dinas PMPTSP Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

Status hukum tempat tersangka, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen telah meningkat menjadi terdakwa. Keempatnya telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; dua konsultan Lippo Group, yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama; dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, Neneng Hasanah Yasin diduga menerima dana suap sebesar Rp 7 miliar, dari yang dijanjikan Rp 13 miliar, dari Billy Sindoro dkk. Dugaan suap tersebut berkaitan dengan izin pembangunan proyek Meikarta seluas 774 hektare. Suap tersebut diduga diberikan dalam sejumlah tahap yang dilakukan pada April hingga Juni 2018. Dana tersebut disalurkan melalui sejumlah pejabat Pemkab Bekasi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyidik meminta keterangan Aher terkait perannya selama menjabat Gubernur Jabar. Sebab, ditengarai, Aher mengetahui perihal penerbitan rekomendasi tata ruang pembangunan proyek Meikarta yang dinilai bermasalah.

Selain itu, KPK juga perlu mendalami dugaan penerimaan suap kepada sejumlah pejabat di Pemprov Jabar. Sebab, saat ini tim penyidik telah mengantongi bukti baru soal dugaan pihak-pihak lain yang turut menerima aliran dana suap.

”Di tingkat Pemprov, ada kewenangan gubernur kepada kepala dinas terkait penerbitan perizinan. Itu kan perlu kami telusuri lebih lanjut,” ujar Febri kepada wartawan, Kamis (9/1).

Febri menegaskan, penyidik juga menelusuri adanya dugaan pembiayaan liburan sejumlah anggota DPRD Bekasi bersama keluarga ke Hong Kong. Perjalanan tersebut ditengarai sebagai imbalan atas kewenangan DPRD dalam merumuskan aturan tata ruang baru Kabupaten Bekasi untuk memuluskan pembangunan Meikarta.

”Karena kami menduga sejak awal aspek aturan tata ruang merupakan salah satu kendala yang menjadikan perizinan Meikarta diduga bermasalah,” tukas Febri.

Saat disinggung soal materi pertanyaan yang dilontarkan pada Aher, Febri enggan menjawab. Menurutnya, hal itu masuk ke dalam substansi yang tidak bisa diungkapkan kepada publik. ”Tapi yang pasti ada dua hal yang didalami dalam proses pemeriksaan ini,” tukasnya.

Di bagian lain, eksepsi yang disampaikan kuasa hukum Billy Sindoro ditolak majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Dengan demikian, terdakwa kasus suap izin proyek Meikarta itu tetap menjalani persidangan.

Hakim Ketua Tardi dalam sidang agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (9/1) mengatakan, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai.

”Keberatan terdakwa Billy Sindoro tidak diterima, dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan perkara atas nama Billy Sindoro,” ujar Hakim Tardi.

Dalam pertimbangannya, dia mengatakan bahwa dakwaan JPU sudah menguraikan tindakan yang didakwakan kepada Billy Sindoro dengan cermat. Dalam uraiannya pun dijelaskan peran terdakwa Billy Sindoro dalam kasus ini.

Selain itu, eksepsi yang diajukan Billy melalui kuasa hukumnya sudah masuk ke dalam pokok perkara, yang seharusnya dibuktikan dalam persidangan. ”Dengan pertimbangan di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan keberatan terdakwa atas dakwaan. Karena tidak diterima maka perkara dilanjutkan,” kata hakim menambahkan.

Sebelumnya, Kuasa Hukum terdakwa Billy Sindoro mengajukan eksepsi (penolakan/keberatan) dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek Meikarta. Perkenalan dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tergolong baru, dan tidak menjanjikan uang terkait perizinan Meikarta.

Berkas sidang eksepsi dibacakan secara bergiliran oleh tim kuasa hukum, mereka adalah Ervin Lubis, Alfried Marsel, Muhammad Iqbal di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung pada Rabu (26/12) lalu. Hadir dalam sidang terdakwa Billy Sindoro, Taryudi dan Henry Jasmen.

”Perkenalan dengan Bupati Neneg Hasanah Yasin relatif baru dan terdakwa (Billy Sindoro) sama sekali tidak mengenal aparat Pemda Bekasi maupun Pemprov Jabar. Terdakwa tidaknpernah memberikan atau menjanjikan uang,” ujar Ervin dalam sidang.

Kepada konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama dan konsultan perizinan proyek Meikarta Henry Jasmen P Sitohang, pun Sindoro disebut tidak pernah berbicara, memerintahkan, menyetujui mengenai pemberian uang suap kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Pemprov Jabar.

Sedangkan dalam dakwaan disebutkan bahwa Billy terlibat dalam melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni memberi sesuatu berupa uang seluruhnya Rp 16,182 miliar lebih.

Usai sidang, Ervin lagi-lagi menegaskan bahwa kliennya tak terlibat sehingga tak tahu penyerahan uang atau hal mengenai pemberian uang itu. Sedangkan Billy menyatakan bahwa dia bukan bagian dari eksekutif Meikarta. Sehingga tidak terlibat dan tak punya wewenang untuk urusan Meikarta. ”Saya kenal dengan Bupati tapi dalam konteks untuk RS Siloam. Saya bukan eksekutif di Meikarta, saya tidak punya wewenang,” katanya. (riz/fin/rie)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.