JAKARTA – PDIP sukses menjadi partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut. Yakni pada 2014 dan 2019. Kemenangan ini tak lepas dari peran kadernya sebagai kepala daerah. Partai berlambang banteng moncong putih itu diketahui memiliki 134 kader yang menjadi kepala daerah di seluruh Indonesia. Pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024, PDIP bisa saja berpartner dengan Gerindra.
“PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki kader dengan kepala daerah terbanyak. Kami memiliki 134 kepala daerah di seluruh Indonesia,” tegas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (5/8).
Menurutnya, keberhasilan PDIP melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang melahirkan kader-kader handal sebagai kepala daerah. Ini dimulai dari tahun 2005. Tepatnya setelah PDIP kalah pada pemilu 2004. “Ketika itu, PDIP berada di luar pemerintahan. Sehingga memfungsikan platform pemerintahan daerahnya. Saat itu, beberapa kepala daerah berprestasi dikumpulkan. Salah satunya Pak Jokowi,” papar Hasto.
Dia menceritakan, dari situ PDIP melaksanakan sekolah untuk para calon kepala daerah. Para kepala daerah yang dinilai berhasil dalam kerjanya, diundang untuk mengajar di sekolah tersebut. Bukan hanya bersumber dari internal, para kepala daerah berhasil dari eksternal. “Inilah upaya kami menampilkan wajah politik yang membangun peradaban lewat mencetak kader partai yang baik,” imbuhnya.
Para kepala daerah itu dididik. Mereka bukan kepala daerah yang dibajak dari partai lain. “Proses ini yang akhirnya menghasilkan kerja yang baik. Kami memperoleh hasil baik di pilkada yang senapas dengan pemilu legislatif dan Pilpres,” lanjutnya.
Sementara itu, analis politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah politik PDIP memenangi dua kali Pemilu cukup jitu. Banyak strategi dan terobosan yang dilakukan. Khusus untuk Pemilu 2024, PDIP dinilai juga sedang mempersiapkan menu khusus. Terlebih, Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden. Karena itu, PDIP harus punya manuver lain.
Salah satunya pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Pertemuan itu, bisa saja berujung pada terwujudnya Perjanjian Batu Tulis tahun 2009 silam. “Bisa saja Megawati ingin menunaikan janji politiknya yang tertunda di Batu Tulis, untuk dipenuhi di tahun 2024,” kata Pangi.
