Operasi Mantap Brata Lodaya Dimulai

BANDUNG – Menjelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, Jajaran Kepolisian dan TNI melaksanakan gelar pa­sukan yang bertemakan Ope­rasi Mantap Brata Lodaya 2018. Untuk meningkatkan sinergi Polri dengan Instasi terkait termasuk TNI dalam mewu­judkan keamanan dalam ne­geri yang kondusif.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, dan Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, menjadi pimpi­nan Upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Brata Lodaya 2018 yang bertempat di Lapangan Gasibu Jalan Diponegoro Kota Bandung, kemarin. (19/9).

Apel bersama ini diawali dengan pemeriksaan pasukan yang dilakukan Pangdam III/Siliwangi bersama Kapolda Jabar serta Para pejabat Pemerin­tahan yang tergabung dalam Forkopimda Jabar. Dan dikera­hkan pasukan gabung TNI – Polri sejumlah 1700 prajurit yang akan dilibatkan dalam penga­manan pemilihan Legislatif dan Pilpres mendatang. Pada sam­butannya Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Ka­ryawan menyampaikan ba­hawa apel ini merupakan sua­tu langkah strategis untuk menjaga kondusifitas pelaks­anaan Pileg dan Pilpres 2019.

Selain itu, lanjutnya, momentumApel Gelar Pasukan Operasi Mantap Barata Lodaya 2018 semakin memperkokoh ikatan dan semangat silaturahmi, harmo­nisasi, kebersamaan dan solidi­tas antara TNI dan Polri serta unsur – unsur terkait lainnya.

”Perwujudan semangat ini sangat penting karena meru­pakan syarat terciptanya ko­ordinasi, sinkronisasi dan sinergi diantara unsur – unsur tersebut dalam mewujudkan situasi yang aman, stabil dan kondusif,” kata Harto saat memberikan sambutannya.

Harto juga mengungkapkan, pihaknya berharap pada Pileg dan Pilpres 2019 yang akan dilaks­anakan pada 17 Apri 2019 tidak ada personil yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan para personil TNI, Polri serta ASN agar tetap melaksanakan segala aturan. ”Dalam pemilu ini, kita harus benar – benar dapat melaks­anakan Netralitas dengan benar,” tegasnya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto menekan­kan terkait Netralitas TNI dan Polri agar dapat dijaga dan kedepankan langkah proaktif untuk deteksi dini serta penanganan secara dini.

”Dorong semua unsur yg ter­libat dalam penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya se­suai peraturan dan ketentuan yg berlaku,” terangnya.