DEPOK – Debat pamungkas pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 pada segmen akhir berakhir gaduh, padahal sebelumnya tenang. Kejadian dipicu pernyataan penutup pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang tiba-tiba mengeluarkan kaos #2019GantiPresiden usai kalimat penutup.
Tak terima dengan adanya aksi provokasi tersebut, penonton bereaksi dengan mambalas seruan “Jokowi 2 Periode”. Suasana pun menjadi tidak tenang, bahkan moderator dan ketua KPU Jawa Barat sempat meminta para penonton untuk tetap tenang sampai akhir acara. Jika pun ada pelanggaran serahkan sepenuhnya pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat.
Bahkan Tb Hasanuddin sempat turun tangan untuk menenangkan situasi, dia meminta simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang. ”Ini memang acara pemilihan gubernur, bukan pemilihan presiden. Tapi saya minta simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang, jika ada persoalan di luar pemilihan gubernur Jawa Barat, nanti yang menyelesaikannya Bawaslu Jabar,” kata Tb Hasanuddin.
Sejumlah kepolisian pun turut memberi pengamanan dengan memblokade antar paslon, hingga debat bisa dilanjutkan kembali.
Sesi sebelumnya meski sempat saling ‘serang’ antar paslon namun diakhir dengan berpelukan sehingga suasana tetap tenang. Pada debat ke-dua itu KPU mengangkat tema mengenai lingkungan hidup, sumber daya alam (SDA), energi dan pangan, pertanian, kelautan, kehutanan dan pertambangan.
Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut satu Ridwan Kamil mempertanyakan janji Calon Wakil Gubernur nomor urut empat, Deddy Mizwar, ketika Deddy berkampanye di Pilgub Jawa Barat 2013 lalu. Saat itu Deddy maju bersama Ahmad Heryawan dan berjanji air sungai Citarum bisa diminum pada 2018.
Deddy yang kini maju bersama Dedi Mulyadi, ditanya oleh Emil soal janjinya itu. ”Katanya 2018 bisa diminum, tapi kok bisa sampai sekarang presiden ambil alih manajemen pengelolaan Citarum,” kata Emil kepada Deddy di panggung debat Pilgub Jawa Barat, Kampus UI Depok, Senin (14/5).
Mendapat pertanyaan seperti itu, Deddy menyebut Emil kurang pengetahuan. Sebab menurut dia, pengelolaan Citarum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat bukan pemerintah provinsi. ”Ini masalahnya adalah pengetahuan Anda yang kurang, badan sungai Citarum itu urusan pemerintah pusat, bukan provinsi,” kata Deddy menjawab tagihan Emil.
