Mendorong Peluang Calon Perempuan dalam Pilgub Jabar 2018

jabarekspres.com, BANDUNG – Dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar), isu gender akan menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam menentukan hak pilih.

Pengamat Politik dan Direktur Riset Politik Landscape Indonesia Wawan Gunawan, M. ud dari Universitas Islam Negeri (UIN) mengatakan, pada kiprahnya, sebetulnya hak politik perempuan di Indonesia sudah cukup terakomodir. Hal ini, ditegaskan dalam undang-undang pemilu yang mengharuskan Partai Politik mengikutsertakan perempuan sebanyak 30 persen untuk maju dalam Pemilihan Legislatif lalu.

”Namun, aturan ini belum dimanfaatkan secara maksimal,” kata Wawan dalam diskusi Mendorong Peluang Calon Perempuan dalam Pilgub Jabar 2018 di Graha Pena Harian Umum Jabar Ekspres, Jalan Soekarno Hatta Nomor 627, akhir pekan lalu.

Wawan berpendapat, di Jabar saat ini sudah ada perempuan-perempuan hebat yang layak maju untuk ajang Pilgub. Di antaranya Netty Prasetiany, Ineu Purwadewi Sundari, Eni Sumarni, Dessy Ratnasari, Rieke Dyah Pitaloka, dan Nurul Arifin.

Beberapa perempuan yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah seperti Bupati Indramayu Ana Sophana, Bupati Karawang Cellica Nur­rachadiana dan Bupati Be­kasi Neneng Hasanah, kata Wawan juga secara kapabili­tas cukup layak untuk maju ke tingkat lebih tinggi untuk ikut pencalonan gubernur nanti.

Kendati begitu, peluang kesepatan untuk maju dalam politik ini terbilang cukup berat. Sebab, kalau dilihat dari karakteristik pemilih, masyarakat yang memiliki hak pilih akan memiliki per­timbangan dalam menentu­kan pilihannya.

Menurutnya, penilaian da­lam menentukan pilihan se­cara umum masih dipengaruhi tingkat popularitas. Sedang­kan isu gender masih dipan­dang sebelah mata oleh pe­milih. Padahal, jumlah pemi­lih antara laki-laki dan pe­rempuan memiliki kompo­sisi seimbang.

Selain itu, peran serta poli­tik perempuan diprediksi akan menjadi isu hangat dibicara­kan di Jabar. Mengingat, kul­tur Jabar memiliki karater masyarakat Agamis. Namun, isu ini bisa saja ditepis bila calon-calon perempuan me­nyosialisasikan hak berpolitik dalam negara demokrasi In­donesia.

Wawan menuturkan, para calon pemimpin perempuan harus memahami karakteris­tik pemilih perempuan. Sebab, bila dilihat dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya pemilih perempuan sangat potensial.