Panglima TNI Pastikan Prabowo Tidak Dipecat

1
DIALOG: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melakukan dialog dengan pedagang di Pasar Caringin.

Mabes TNI Tidak Punya Salinan dokumen DKP untuk Prabowo

 JAKARTA-Beredarnya surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira untuk Prabowo Subianto akhirnya ditanggapi oleh Mabes TNI. Panglima TNI Jenderal Moeldoko memastikan jika Mabes TNI tidak memiliki dokumen tersebut. Moeldoko juga memberikan klarifikasi terkait pemberhentian Prabowo dari institusi TNI.

DIALOG: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melakukan dialog dengan pedagang di Pasar Caringin.
DIALOG: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melakukan dialog dengan pedagang di Pasar Caringin.

Klarifikasi itu disampaikan Moeldoko usai mengumpulkan para pangkotama se-Indonesia di Mabes TNI kemarin. Hanya saja, Moeldoko tidak secara langsung menyebutkan bagaimana bentuk pemberhentian Prabowo. “Sampai saat ini (Prabowo) dapat pensiun itu,” terangnya singkat.

Meski begitu, pernyataan tersebut sudah cukup menjelaskan posisi Prabowo. Jika mendapat pensiun, itu berarti Prabowo diberhentikan dengan hormat (PDH) alias dipensiun dinikan. Jika dipecat, atau istilah dinasnya di-PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), maka Prabowo tidak akan mendapatkan hak pensiun.

Terkait dokumen DKP, Moeldoko memastikan pihaknya tidak memiliki salinan maupun asli dokumen tersebut. Kasetum TNI sudah memeriksa arsip-arsip TNI di tahun 1998, dan hasilnya dokumen tersebut tidak ditemukan. Karena itu, mustahil pula ada oknum TNI aktif yang membocorkan dokumen tersebut kepada publik.

Alumnus Akabri 1981 itu juga menyatakan tidak bisa memastikan apakah dokumen yang beredar asli atau hanya rekayasa. “Saya sendiri belum pernah melihat dokumen itu apalagi membacanya, jadi saya tidak bisa mengomentari itu benar atau tidak,” tuturnya. Pada 1998, Moeldoko mengaku masih berpangkat letkol dan tidak memahami apa yang terjadi saat itu.

Saat ini, pihaknya sedang menelusuri keberadaan dokumen tersebut dan melacak siapa yang membocorkan. Menurut Moeldoko, dokumen tersebut terlepas asli atau rekayasa merupakan jenis dokumen rahasia negara. Siapapun yang membuka dokumen tersebut ke publik bisa diseret ke ranah pidana karena dianggap membocorkan rahasia negara.

Di bagian lain, kubu Jokowi – Jusuf Kalla merasa kecewa dengan perkembangan pembahasan terkait surat DKP yang bocor. Menurut anggota Tim Ahli Pemenangan Jokowi-JK Jaleswari Pramodhawardani perdebatan terkait hal terebut sudah makin melenceng.

Salah satunya, dia menyatakan, persoalan justru ditarik pada perdebatan tentang Prabowo diberhentikan secara terhormat atau dipecat. Padahal, dia memandang, substansi tentang alasan Prabowo diberhentikan justru yang jauh lebih penting. “Ini perlu dikritisi,” kata Jaleswari di kantor pemenangan Jokowi-JK di Jalan Cemara, Jakarta, kemarin (13/6).

Pengamat militer dari LIPI itu lalu membeberkan bahwa setidaknya ada delapan alasan DKP memberhentikan Prabowo saat itu. Salah satunya, kutip dia dari bocoran dokumen DKP yang beredar, adalah tentang Prabowo melakukan kesalahan dalam analisa tugas terhadap surat Kasad. Surat yang dimaksud adalah STR/41/1997 tanggal 4 Februari 1997 dan STR/92/1997 tanggal 11 Maret 1997. “Walaupun mengetahui bahwa kasad sebagai pembina tidak berwenang untuk pembagian tugas tersebut,” kata Jaleswari.

Dia melanjutkan, bahwa alasan itu kemudian dirangkai dengan alasan berikutnya. Bahwa, Prabowo dinilai secara sengaja menjadikan perintah Kasad yang diketahuinya dikeluarkan tanpa wewenangnya tersebut sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah. Surat perintah yang dimaksud bernomor : Sprin/689/IX/1997 tanggal 23 September 1997 kepada Satgas Merpati. “Surat ini untuk melaksanakan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional,” tandasnya.

Dia menegaskan, alasan-alasan Prabowo diberhentikan itu lah yang seharusnya lebih dikedepankan agar bisa diketahui publik. “Sehingga publik tidak hanya mendapatkan serpihan dan artifisial pengetahuan itu sendiri,” kata Jaleswari lagi.

Sementara itu, kemarin siang sejumlah simpatisan Prabowo – Hatta mendatangi Bareskrim Polri. Simpatisan yang menamakan dirinya Aliansi Advokat Merah Putih (AAMP) itu melaporkan para pihak pembocor dokumen DKP tersebut.

Perwakilan AAMP Tonin Takhta Singarimbun menjelaskan, pihaknya mendapati dokumen tersebut diunggah ke jejaring sosial Twitter dan situs Kaskus. Setidaknya, ada empat akun yang pemiliknya Dilaporkan ke Bareskrim dengan tudingan melanggar UU ITE. “Inti laporan ini, siapa yang memasukkan dokumen ini ke dalam sistem elektronik (situs jejaring sosial),” terangnya di sela pelaporan.

Sejak diunggah pada 7 Juni lalu, dokumen tersebut sudah tersebar ke lebih dari 500 akun. Karena itulah, pihaknya melayangkan laporan agar polisi mengusut siapa penyebar dokumen tersebut. Pihaknya telah berkonsultasi ke Direktorat Pidana Umum dan Subdit Cyber Crime. Hasil analisis awal menunjukkan ada unsur cyber crime dalam penyebaran dokumen tersebut. (byu/dyn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here