JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pengusutan kasus perusakan kebun di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung, tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menjangkau aktor utama di balik kasus tersebut.
Dedi menyatakan, proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Polda Jawa Barat dan Polresta Bandung. Namun demikian, ia menaruh harapan besar agar pengungkapan perkara dilakukan secara menyeluruh.
“Itu kewenangan Polda dan kewenangan Polresta Bandung. Tetapi saya harapkan jangan hanya berhenti sampai pada kuli. Siapa aktor utama yang sebenarnya harus terjangkau. Itu harapan saya. Tapi semuanya tergantung alat bukti,” ujar Dedi, Selasa (16/12/2025).
Baca Juga:Jaga Lereng dan Cegah Banjir, Dedi Mulyadi Tegaskan Komitmen Konservasi Kebun Teh PangalenganEnam Orang Jadi Tersangka Perusakan Kebun Teh PTPN di Pangalengan
Ia juga memastikan pengamanan di lokasi telah dilakukan guna mencegah terulangnya kasus serupa. Menurut Dedi, pos pengamanan sudah didirikan di kawasan tersebut.
Sementara itu, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih menyatakan jajaran TNI turut mengawal pengamanan wilayah dan mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga kawasan dari aktivitas perusakan dan penebangan liar.
Menurut Kosasih, pengamanan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan satuan teritorial di wilayah.
“Yang jelas ada Kodim, ada Koramil, Babinsa melekat di masyarakat. Mudah-mudahan kita terus juga patroli, mudah-mudahan tidak ada penebangan-penebangan liar,” ujar Kosasih.
Ia menambahkan, kawasan yang sebelumnya rawan kini telah berada dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Karena itu, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Yang sudah ada sekarang ini sudah dikelola oleh gubernur. Kita lanjutkan, masyarakat juga harus mendukung,” katanya.
Kosasih juga mengingatkan agar kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah wilayah lain tidak terulang di Jawa Barat, khususnya Bandung.
Baca Juga:PTPN Bantah Alih Fungsi Lahan di Pangalengan, Tegaskan HGU Sedang Diperpanjang150 Ha Lahan Perkebunan Teh PTPN di Pangalengan Rusak, Walhi Minta Usut Tuntas dan Proses Hukum
“Jangan sampai apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, yang terjadi di wilayah Sumatera, jangan sampai terjadi di wilayah Bandung,” ucapnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pangdam III/Siliwangi menegaskan dukungan penuh TNI terhadap langkah Gubernur Jawa Barat dalam menjaga lingkungan dan menegakkan ketertiban di wilayah tersebut.