Penahanan Tersangka dan Proses Hukum Lanjutan
Sebelum melakukan penahanan di Bandung, tim penyidik Kejati Jabar telah terlebih dahulu memeriksa tersangka D.W.R. pada tanggal 10 hingga 11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, mengingat yang bersangkutan tengah menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Sementara itu, tersangka B.K. menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih enam jam sebelum akhirnya digelandang ke tahanan.
Penyidik resmi menahan tersangka B.K yang merupakan pejabat dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari terhitung sejak tanggal 13 November 2026 sampai dengan 02 Desember 2026 guna kepentingan kelancaran proses penyidikan perkara.
Baca Juga:Aliansi Aktivis Jabar Minta KPK Segara Usut Dugaan Ijon Proyek yang Melibatkan BupatiKolaborasi Lintas Sektor Sasaka Indonesia Berhasil Bangun 61 Jembatan
Para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal Primair Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Subsidiair Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c ketentuan perundang-undangan yang sama.
Langkah tegas institusi penegak hukum dalam membongkar praktik lancung di lingkungan perguruan tinggi negeri ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan LLRE Martadinata Nomor 54, Kota Bandung.
“Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut,” ujar Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., Jumat, 13 November 2026 di Kota Bandung. (yan)