Polemik Penurunan Foto Wapres Gibran, Ini Respon Masyarakat Sipil Jawa Barat

Polemik Penurunan Foto Wapres Gibran, Ini Respon Masyarakat Sipil Jawa Barat
Ketua DPRD Jabar Buky (kanan) dan Anggota saat meluruskan polemik penurunan foto Wapres Gibran. (son)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat berbuntut panjang. DPRD Jawa Barat meminta delegasi Masyarakat Sipil Jawa Barat mengklarifikasi terbuka 1 x 24 jam.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa secara resmi telah menyurati kelompok masyarakat itu. Surat bernomor 3423/PR.01.01/DPRD itu juga telah dilayangkan Jumat (13/11).

Dalam surat tersebut, DPRD menyampaikan bahwa pihaknya menyayangkan aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:Kejar Target, Bupati Cecep Minta Pembangunan Jembatan SOR Mangunreja Dikerjakan 24 Jam NonstopSerang Warga dengan Pisau dan Sabit, Dua Pemuda Geng Motor di Tasikmalaya Ditahan

Lalu DPRD juga meminta pihak Masyarakat Sipil Jawa Barat untuk bertanggung jawab penuh, termasuk mengklarifikasi secara terbuka dalam kurun waktu 1×24 jam.

Sementara itu, Ketua rombongan Andri Kanta Prawira menuturkan bakal merespon surat dari DPRD tersebut.

“Kami akan menjawab secara resmi Surat Ketua DPRD itu. Tapi kami akan mengkonsultasikan dulu dengan tokoh-tokoh yang menandatangani pernyataan sikap. Khususnya yang berlatar belakang hukum, ” katanya.

Andri menambahkan, aksi yang dimaksud terjadi setelah acara resmi penyampaian aspirasi selesai dan dilanjutkan foto bersama. Kemudian karena tempat sempit sebagian peserta yang hadir berfoto kebelakang.

“Foto bersama sebenarnya juga telah selesai, tapi tiba tiba ada Figura Foto Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diturunkan oleh anggota rombongan yang baru. Ada teriakan foto ulang yang akhirnya diberitakan sebagai penurunan Foto Gibran Rakabuming Raka, ” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa luruskan polemik penurunan Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran. Hal itu dilakukan oleh masa dari Masyarakat Sipil Jawa Barat dan bukan dari arahan instansi DPRD. (son)

0 Komentar