JABAR EKSPRES – Penyidikan kasus dugaan rasuah pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024 akhirnya memasuk babak baru. Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap dua tersangka yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Proyek pembangunan fasilitas konvensi dan pameran ini bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 3 Juni 2024, nilai pekerjaan awal ditetapkan sebesar Rp47.165.742.000,00 yang kemudian mengalami addendum penambahan nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan sampai dengan 20 Januari 2025.
Baca Juga:Aliansi Aktivis Jabar Minta KPK Segara Usut Dugaan Ijon Proyek yang Melibatkan BupatiKolaborasi Lintas Sektor Sasaka Indonesia Berhasil Bangun 61 Jembatan
Dalam perjalanannya, pelaksana proyek PT Arkindo melalui Direktur Cabang Jakarta berinisial D.W.R. diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu mencakup jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran seratus persen, hingga jaminan retensi atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Universitas Pendidikan Indonesia berinisial B.K. diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum menandatangani kontrak kerja sama.
Pembayaran Penuh di Tengah Progres Fisik Jeblok
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut mengalami deviasi minus yang signifikan sehingga gagal diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, bobot kuantitas pekerjaan yang terpasang hanya mencapai 75,34 persen, sehingga terdapat kekurangan bobot pekerjaan yang cukup besar yaitu 24,66 persen dari total target yang ditetapkan.
Kendati progres fisik di lapangan jauh dari kata rampung, PPK tetap merealisasikan pencairan anggaran pembayaran sebesar seratus persen dari nilai kontrak kepada pihak penyedia jasa.
Tindakan tersebut berujung pada kerugian keuangan negara yang masif berdasarkan hasil audit resmi dari instansi pengawas internal pemerintah.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan pada paket pekerjaan CWP-03 pada Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI ni mencapai Rp25.982.542.357,20.