JABAREKSPRES – Penanganan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pencemaran nama baik yang menyeret Bambang Soeharto (BS) sebagai tersangka terus bergulir.
Kali ini, dua orang saksi dari pihak John Binsar Tua Simalango (JB) yakni Wasti dan Tatang menjalani pemeriksaan setelah dilaporkan balik oleh BS ke Polda Jawa Barat atas dugaan pengungkapan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1644/IX/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT, tertanggal 29 Agustus 2026, atas nama pelapor Bambang Soeharto.
Baca Juga:Pemuda Persis Gelontorkan Rp200 Juta untuk Budidaya Cabai DombaSiswa Ciptakan Dinding Lumut Pintar dan Aplikasi Matematika untuk Tunanetra
Menanggapi laporan tersebut, Tim Kuasa Hukum Wasti dan Tatang dari Simalango Law Firm mendatangi Mapolda Jabar untuk mendampingi kedua kliennya yang berstatus sebagai terlapor, Jumat (13/11/2026).
Ketua Tim Kuasa Hukum, Duarjon Simalango, SH., MH., mengatakan, laporan terhadap Wasti dan Tatang berkaitan dengan dugaan pengungkapan data pribadi yang disangkakan melanggar Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Menurut Duarjon, persoalan tersebut menjadi perhatian pihaknya lantaran Wasti dan Tatang sebelumnya merupakan saksi dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik yang dilaporkan John Binsar Tua Simalango ke Polrestabes Bandung.
Ia menilai, laporan balik tersebut menimbulkan persoalan tersendiri karena objek yang dipersoalkan diduga berkaitan dengan keterangan kedua saksi saat menjalani pemeriksaan di Polrestabes Bandung.
“Ini kan jadi aneh. Masa keterangan kesaksian yang diberikan oleh Ibu Wasti dan Pak Tatang selama di Polrestabes, itu yang dilaporkan oleh Pak Bambang Soeharto ke Cyber Polda,” ujar Duarjon saat ditemui di Mapolda Jabar.
Duarjon mengingatkan, apabila seseorang yang memberikan kesaksian justru berpotensi dilaporkan atas keterangannya, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan preseden buruk bagi perlindungan saksi dalam proses penegakan hukum.
Ia merujuk pada ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, saksi memiliki hak untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang diberikan, kecuali apabila kesaksian atau laporan tersebut disampaikan tanpa iktikad baik.