JABAR EKSPRES – Skandal kasus suap dengan modus Ijon proyek tengah menjadi sorotan oleh para pegiat anti korupsi di Kabupaten Indramayu.
Koordinator Aliansi Aktivis Jawa Barat Agus Satria mengatakan, dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu sudah berlangsung secara sistematis dengan melibatkan Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Menurutnya, ada tiga skandal besar dan dugaan telah terjadi kasus ijon proyek terhadap APBD Kabupaten Indrammayu.
Baca Juga:Kolaborasi Lintas Sektor Sasaka Indonesia Berhasil Bangun 61 JembatanAnggaran Infrastruktur DBMPR Jabar Senilai Rp 118.8 miliar Diduga Bocor, Kejati Jabar Harus Usut!
‘’Jadi skandal pertama berfokus pada praktik ijon proyek APBD,’’ kata Agus dalam keterangannya, (Jumat. 13/11/2026)
Agus membeberkan, sebelum proses lelang resmi dibuka, paket-paket pekerjaan strategis di lingkungan Pemkab Indramayu diduga kuat telah dikapling dan diperjualbelikan kepada para pemodal.
‘’Kasus praktik ijon proyek tersebut menyeret nama Bupati Indramayu Lucky Hakim beserta lingkaran perantaranya,’’ kata Agus.
Menurutnya Agus, aliran dana miliaran rupiah, baik dalam bentuk uang tunai maupun valuta asing disetor di muka oleh kontraktor.
Hal ini membuktikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Indramayu sekadar sandiwara formalitas untuk mengembalikan modal politik dan memperkaya segelintir elite.
Dugaan Jual Beli Jabatan dan Rangkap Posisi Strategis
Skandal kedua menyasar dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) yang melibatkan peran sentral Arya Tenggara sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu.
Posisi ganda tersebut diduga kuat dimanfaatkan sebagai pusat penampungan aliran dana gelap dari praktik transaksi jabatan.
Baca Juga:Proyek Jalan Pamoyanan Suryalaya DBMPR Jawa Barat Senilai Rp50,8 Miliar Diduga Tidak Sesuai SpesifikasiPelantikan DPD Buana Indonesia Jawa Barat Pastikan Tancap Gas Kawal Kepentingan Rakyat
Proses promosi, mutasi, dan pengisian kursi jabatan strategis di birokrasi Indramayu tidak lagi diukur berdasarkan kompetensi maupun prestasi ASN.
‘’Kondisi ini dinilai merusak sistem meritokrasi ASN serta memicu rantai korupsi berulang, karena pejabat yang membeli jabatan berpotensi menyalahgunakan anggaran dinas demi mengembalikan modal setoran,’’ kata dia.
Tindakan ini juga merupakan bukti bahwa menghancurkan meritokrasi ASN dan menciptakan rantai korupsi berantai di mana pejabat yang membeli jabatan pasti akan merampok anggaran dinasnya untuk balik modal.