JABAR EKSPRES – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), berhasil membongkar kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melibatkan seorang dosen di Universitas Pendidikan (UPI) berinisial BK.
Kasipenkum Kejati Jabar Nur Srichayawijaya mengatakan, BK diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pada kegiatan pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center di UPI yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan nilai kontrak sebesar Rp47.165.742.000,00.
“Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Arkindo selaku penyedia jasa (kontraktor) yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender, terhitung sampai dengan tanggal 30 Desember 2024, berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka BK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tersangka DWR selaku penyedia jasa atau kontraktor yang menjabat sebagai Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta,” ucap Cahya sapaannya dalam keterangannya yang diterima, Sabtu, (14/11).
Baca Juga:Kejar Target, Bupati Cecep Minta Pembangunan Jembatan SOR Mangunreja Dikerjakan 24 Jam NonstopSerang Warga dengan Pisau dan Sabit, Dua Pemuda Geng Motor di Tasikmalaya Ditahan
Dalam pelaksanaannya, Cahya mengatakan pekerjaan tersebut terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 231 hari kalender atau sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
Selama pelaksanaan tersebut, tersangka DWR kaya Cahya diduga telah menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu yang diterbitkan atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri.
“Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran. Sementara itu, Tersangka BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak,” ungkapnya.
Selain itu dalam pelaksanaan pekerjaannya juga, tersangka DWR mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen, sehingga terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen. Meskipun demikian, Tersangka BK selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada tersangka DWR, padahal progres fisik pekerjaan pada saat pembayaran tersebut baru mencapai 75,34 persen,” ungkap Cahya