JABAR EKSPRES – Dua dekade lebih perjalanan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom harus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah pembangunan ke depan.
Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, mengingatkan APBD Murni 2027 harus mampu menjawab cita-cita pemekaran, yakni mendekatkan pelayanan, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar deretan angka dalam dokumen perencanaan, melainkan cerminan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Karena itu, setiap program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan publik,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Baca Juga:Ngamandian Munding, Tradisi Leluhur Bandung Barat yang Diperjuangkan Jadi Warisan Budaya IndonesiaBRT Bandung Raya Jadi Andalan Urai Kemacetan di Bandung Barat
Ia juga mengingatkan seluruh unsur pemerintahan agar menjadikan predikat Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah rawan korupsi sebagai bahan evaluasi serius dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan persoalan yang bisa dianggap biasa. Kita harus menjadikannya sebagai peringatan sekaligus momentum untuk berbenah secara menyeluruh, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif,” tegasnya.
Menurutnya, pemulihan kepercayaan masyarakat harus dimulai dari komitmen membangun pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab, termasuk dalam proses perencanaan hingga penggunaan anggaran.
“Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui janji. Harus ada bukti nyata melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan,” katanya.
Sandi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menanamkan semangat mencintai daerah sebagai bagian dari kecintaan terhadap tanah air. Prinsip hubbul wathon minal iman, menurutnya, harus diwujudkan melalui kerja nyata dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
“Mencintai Bandung Barat bukan hanya melalui ucapan, tetapi dibuktikan dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menggerogoti anggaran, serta bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan, Kabupaten Bandung Barat terbentuk melalui perjuangan panjang pemekaran daerah dengan harapan pelayanan publik semakin dekat, pembangunan lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Baca Juga:Enam Warga Mengungsi Usai Longsor Terjang Dua Rumah di Campakamekar-Bandung Barat522 Rumah Rusak, Pemkab Bandung Barat Fokus Tangani Warga Terdampak
“Pemekaran bukan sekadar perubahan administrasi wilayah, melainkan perjuangan dan harapan masyarakat. Jangan sampai setelah sekian lama berdiri, masih banyak warga yang belum merasakan manfaat nyata dari otonomi daerah. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan perbaikan,” tuturnya.