JABAR EKSPRES – Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, turun langsung ke lokasi terdampak bencana di Kecamatan Padalarang untuk melihat tingkat kerusakan rumah sekaligus memantau langkah penanganan bagi warga.
Bencana yang dipicu hujan deras disertai angin kencang dan longsor pada Senin (26/10/2026) tersebut menyebabkan ratusan rumah mengalami kerusakan.
Dalam peninjauan tersebut, Asep memantau kondisi di lapangan untuk mengetahui dampak yang dialami masyarakat serta kebutuhan penanganan yang harus diprioritaskan. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan unsur terkait agar penanganan berjalan sesuai kondisi dan tingkat kerusakan.
Baca Juga:Gaya Kepemimpinan Merakyat Ahmad Luthfi Curi Perhatian Para Akademisi Ilmu Sosial dan PolitikPemkab Tasikmalaya Genjot Minat Sains Sejak Dini, STEM Jadi Strategi Cetak Generasi Inovatif
“Bapak Bupati menginstruksikan kami untuk segera turun ke lapangan dan memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi tanpa tertunda,” kata Asep, Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat hingga Selasa (27/10/2026), sebanyak 522 rumah rusak dan 517 kepala keluarga (KK) terdampak.
Desa Padalarang menjadi wilayah dengan jumlah kerusakan terbanyak, yakni 398 rumah. Sementara itu, sebanyak 95 rumah rusak di Desa Jayamekar dan 27 rumah di Desa Kertajaya. Adapun di Desa Campakamakmur, tanah longsor berdampak terhadap dua rumah warga.
Dari total rumah yang rusak, sebanyak 219 unit masuk kategori rusak ringan, 165 unit rusak sedang, dan 136 unit rusak berat. Selain permukiman, sembilan fasilitas umum turut terdampak, terdiri atas empat fasilitas rusak ringan dan lima fasilitas rusak berat.
“Pemerintah daerah kini melakukan pendataan sekaligus mengoordinasikan penanganan bagi masyarakat yang terdampak,” katanya.
Asep mengatakan, penanganan warga terdampak menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi setelah bencana.
Menurutnya, pendataan di lapangan diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran mengenai kondisi rumah warga dan kebutuhan yang harus ditangani.
Baca Juga:Remaja 15 Tahun Hilang Berhari-hari, Keluarga di Padakembang Tasikmalaya Minta Bantuan KPAIDRaih Mandaya Award 2026, Jawa Tengah Sabet Predikat Provinsi Terbaik Pengentasan Kemiskinan
“Dengan begitu, langkah lanjutan dapat disesuaikan dengan dampak yang dialami masing-masing keluarga,” katanya.
Asep juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, aparat kewilayahan, dan unsur terkait dalam penanganan bencana. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan warga sekaligus memastikan proses penanganan berjalan terarah.
Di sisi lain, BPBD KBB bersama TNI, Polri, unsur kecamatan, dan aparat desa telah melakukan kaji cepat serta asesmen di lokasi terdampak. Petugas juga mendata kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan bantuan bagi masyarakat.