JABAR EKSPRES – Di tengah kepadatan penduduk yang terus menjadi tantangan, Kota Cimahi masih menghadapi persoalan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat 2026 mencatat, sekitar 25.970 warga atau 4,20 persen dari total penduduk Kota Cimahi masih hidup dalam kondisi miskin.
Jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai 614.000 jiwa. Mereka menempati wilayah seluas 42,43 kilometer persegi yang terbagi menjadi tiga kecamatan dan 15 kelurahan. Kondisi geografis tersebut menjadikan Cimahi sebagai salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Barat.
Situasi itu mendorong Pemerintah Kota Cimahi menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.
Baca Juga:Tekan Kemiskinan di KBB, Asep Ismail Dorong Akses Keuangan InklusifDPRD Kabupaten Bandung Dorong Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Diberdayakan, Target Keluar dari Kemiskinan dalam
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menilai, persoalan kemiskinan tidak cukup ditangani melalui satu sektor atau sekadar penyaluran bantuan sosial.
“Kemiskinan mencakup keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, rumah layak huni, hingga kesempatan kerja,” kata Ngatiyana, Senin (26/10/2026).
“Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berjalan sektoral,” ujarnya.
Menurut Ngatiyana, penanggulangan kemiskinan di Kota Cimahi membutuhkan sinergi lintas bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan, hingga infrastruktur. Seluruh perangkat daerah diminta mengesampingkan ego sektoral agar program yang dijalankan saling mendukung.
Pemerintah kota juga berupaya menggeser pendekatan penanganan kemiskinan yang selama ini identik dengan bantuan langsung menuju pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang.
“Bantuan juga tidak hanya berfokus pada jaring pengaman sosial. Tetapi harus berorientasi pada pelatihan, pembukaan lapangan kerja, dan dukungan usaha produktif,” jelasnya.
Selain pemberdayaan ekonomi, akurasi data menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Ngatiyana mengatakan, pemutakhiran dan verifikasi data penerima manfaat akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan maupun intervensi pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga.
Baca Juga:Strategi Pemkab Tasikmalaya Putus Mata Rantai KemiskinanMargin Error Data Kemiskinan Bandung Naik ke 15,9 Persen, Soni: Harus Digital Berbasis NIKÂ
Pada saat yang sama, perlindungan data pribadi masyarakat tetap menjadi perhatian.
“Setiap intervensi wajib berbasis kebutuhan nyata di lapangan dengan indikator keberhasilan yang terukur, disertai pengawasan berkelanjutan untuk memastikan program yang efektif dipertahankan dan kendala segera diselesaikan,” paparnya.
Dalam upaya tersebut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Cimahi memiliki peran strategis untuk menghubungkan kebijakan pemerintah daerah dengan kontribusi sektor swasta dan lembaga masyarakat.