JABAR EKSPRES – Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, mendorong perluasan akses keuangan yang inklusif sebagai salah satu upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Menurut Asep, kemudahan akses layanan keuangan perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ingin pelaku UMKM semakin mudah mendapatkan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan keluarganya,” ujar Asep melalui keterangan resminya, Minggu (25/10/2026).
Baca Juga:OJK dan TPAKD Kota Cimahi Gelar Rangkaian Hari Indonesia MenabungTingkatkan Pendapatan Pajak, Pemkot Bandung Kukuhkan TP2DD dan TPAKD
Komitmen tersebut disampaikan Asep saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Rakornas yang mengusung tema Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia itu dihadiri pimpinan lembaga negara, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen memperkuat program TPAKD agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan formal untuk mendukung kegiatan produktif dan pengembangan usaha,” katanya.
Asep menilai, perluasan inklusi keuangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar layanan keuangan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
“Melalui sinergi tersebut, Pemkab Bandung Barat berharap masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses layanan keuangan formal, termasuk untuk mendapatkan dukungan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas ekonomi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan demikian, percepatan akses keuangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka inklusi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.
“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan OJK, perbankan, dan seluruh pihak terkait agar akses keuangan semakin terbuka. Harapannya, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan,” katanya.