JABAR EKSPRES – Kenaikan belanja daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam APBD Perubahan 2026 jauh melampaui pertumbuhan pendapatan.
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, menilai kondisi tersebut perlu dicermati menyusul defisit anggaran yang mencapai Rp205,68 miliar.
“Pendapatan kita hanya Rp3,162 triliun, tetapi belanja mencapai Rp3,368 triliun. Kekurangannya sekitar Rp205 miliar akan ditutup dari SiLPA tahun 2025. Saya ingin memastikan apakah dana tersebut benar-benar tersedia di kas daerah atau hanya angka di atas kertas,” kata Mahdi di Ngamprah, Rabu (21/10/2026).
Baca Juga:Libatkan Ribuan Atlet, Porprov Jateng 2026 Jadi Angin Segar Bagi UMKM dan Perhotelan di 5 DaerahDiduga Menipu Saat Jual Beli 138 Ekor Hewan Kurban, Tersangka Ditangkap di Jakarta
Menurutnya, defisit anggaran tersebut perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan keuangan pada akhir tahun anggaran.
Karena itu, ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB membuka data kas daerah terkini untuk memastikan ketersediaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025.
“Penggunaan SiLPA untuk menutup defisit harus didasarkan pada kondisi keuangan yang nyata,” tegasnya.
Ia mengingatkan, apabila dana yang direncanakan tidak tersedia atau tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan, pemerintah daerah berisiko menghadapi kendala pembayaran.
“Jangan sampai kita menganggarkan defisit, tetapi SiLPA-nya tidak likuid. Akhirnya, di akhir tahun kita justru gagal bayar,” katanya.
Selain mempertanyakan kepastian SiLPA, Mahdi menyoroti perubahan komposisi belanja daerah. Berdasarkan data yang disampaikannya, pendapatan daerah hanya naik Rp25,39 miliar, sedangkan belanja meningkat Rp169,07 miliar.
Perubahan itu juga terlihat pada sejumlah pos anggaran. Belanja pegawai tercatat turun Rp306,74 miliar, sementara belanja barang dan jasa naik Rp253,12 miliar. Adapun belanja hibah meningkat Rp78,66 miliar.
Baca Juga:Cegah Kejahatan Sejak Dini, Kapolres Tasikmalaya Turun ke Jalan Sosialisasikan Call Center 110Karhutla Gunung Lawu dan Sumbing, Gubernur Ahmad Luthfi Terus Upayakan Pemadaman
Mahdi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan penyebab penurunan belanja pegawai tersebut. Ia ingin memastikan apakah perubahan itu merupakan hasil efisiensi anggaran atau berkaitan dengan pemenuhan hak pegawai, termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Jangan sampai penurunan belanja pegawai ini ternyata karena ada TPP, gaji PPPK, atau hak pegawai yang ditunda. Kita harus memastikan tidak ada hak pegawai yang dikorbankan akibat pengelolaan anggaran yang tidak tepat,” ujarnya.