Bupati Tasikmalaya Gelar Pertemuan dengan Seniman Bahas Polemik Eks Setda, Ini Hasilnya

Bupati Gelar Pertemuan dengan Seniman Bahas Polemik Eks Setda, Ini Hasilnya
Bupati Cecep saat berdialog dengan perwakilan seniman membahas polemik Eks Setda. Foto: Istimewa
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Rencana penataan kawasan eks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tasikmalaya masih menyisakan polemik, terutama menyangkut keberadaan dan keberlanjutan aktivitas komunitas seniman yang selama ini menempati Buleud Gallery, salah satu bangunan eks Setda yang selama ini digunakan para seniman.

Di tengah rencana penataan kawasan tersebut, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mulai membuka ruang kompromi. Pemerintah daerah mengaku tidak ingin aktivitas kesenian terhenti akibat kebijakan penataan aset. Namun, di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengamankan dan mengoptimalkan aset milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan itu telah dibahas dalam dialog antara Bupati Cecep Nurul Yakin yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya dengan perwakilan komunitas seniman, 12 Nopember 2026 lalu.

Baca Juga:Soal Eks Setda Tasikmalaya, Bupati Cecep Tegaskan Penataan Berbasis Kerja SamaSoal Eks Setda Jadi Potensi PAD, Bupati Cecep : Tidak Mendadak dan Penuh Pertimbangan

Dari pertemuan tersebut, Cecep menegaskan bahwa Pemkab Tasikmalaya tetap memberikan dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan para seniman. Bahkan, pemerintah daerah bersedia mencarikan alternatif tempat dengan memanfaatkan aset lain milik Pemkab yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya.

Menurutnya, keberadaan lokasi alternatif di Kota Tasikmalaya menjadi pertimbangan agar para seniman tidak harus berpindah terlalu jauh dari tempat mereka berkegiatan selama ini.

“Pemkab Tasikmalaya tetap mendukung para seniman berkegiatan. Hal tersebut dibuktikan dengan kesediaan untuk meminjamkan aset lain milik Pemkab Tasikmalaya. Terlebih lokasinya berada di Kota Tasikmalaya, tentu untuk mendukung seniman agar tidak terlalu jauh berpindah dari lokasi sebelumnya,” ungkap Cecep dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Meski demikian, persoalan pemanfaatan aset pemerintah tidak bisa diselesaikan hanya dengan kesepakatan lisan. Ada aturan administrasi dan prosedur yang harus dipenuhi, terlebih penggunaan bangunan Buleud Gallery selama ini belum didukung dokumen perjanjian atau bukti peminjaman aset yang dapat ditemukan oleh pemerintah daerah.

Kondisi tersebut membuat Pemkab harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan. Pemerintah tidak bisa begitu saja menyerahkan atau meminjamkan aset kepada komunitas maupun pihak nonpemerintah tanpa mekanisme hukum yang jelas.

Salah satu opsi yang sempat ditawarkan adalah memindahkan aktivitas komunitas seni ke bangunan eks Rumah Dinas Sekda di kawasan Lengkongsari, Kota Tasikmalaya. Bangunan tersebut diproyeksikan menjadi tempat belajar, berproses, latihan, gladi, hingga rumah singgah bagi para seniman.

0 Komentar