Di sisi lain, kenaikan belanja barang dan jasa serta hibah yang secara keseluruhan mencapai Rp331,78 miliar juga menjadi perhatian. Mahdi meminta pemerintah daerah merinci peruntukan anggaran tersebut agar dapat dipastikan bahwa belanja yang meningkat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai langkah pengawasan, Mahdi meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB memeriksa ketersediaan SiLPA yang akan digunakan untuk menutup defisit.
“Jika dana tersebut tidak mencukupi, kami (DPRD) meminta agar rencana belanja disesuaikan sehingga tidak memaksakan anggaran yang berpotensi menimbulkan masalah pada akhir tahun,” katanya.
Baca Juga:Libatkan Ribuan Atlet, Porprov Jateng 2026 Jadi Angin Segar Bagi UMKM dan Perhotelan di 5 DaerahDiduga Menipu Saat Jual Beli 138 Ekor Hewan Kurban, Tersangka Ditangkap di Jakarta
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menunda belanja yang tidak menjadi prioritas, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta hibah yang belum memiliki ukuran manfaat yang jelas.
Menurut Mahdi, anggaran daerah harus difokuskan pada kebutuhan masyarakat yang mendesak, terutama pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, dan penanganan sampah.
“Di tengah kondisi defisit, belanja yang tidak prioritas harus ditahan. Fokuskan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama infrastruktur jalan seperti Citatah-Pasegan, pendidikan, dan penanganan sampah,” tegasnya.
Ia mencontohkan perbaikan jalan Citatah-Pasegan sebagai salah satu kebutuhan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian. Di tengah keterbatasan anggaran, ia menilai pemerintah daerah harus memastikan setiap belanja memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain mengendalikan belanja, Mahdi mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Sejumlah sektor yang dinilai perlu digenjot antara lain pertambangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi daerah.
Peningkatan pendapatan, lanjut dia diperlukan agar pemerintah daerah tidak terus mengandalkan SiLPA untuk menutup kebutuhan anggaran. Optimalisasi PAD juga harus berjalan beriringan dengan pengendalian belanja agar kondisi keuangan daerah tetap terjaga.
“Jangan hanya mengandalkan SiLPA. Saya minta Bapenda mengejar PAD dari sektor tambang, PBB, dan retribusi. Jangan sampai pendapatan hanya naik Rp25 miliar, sementara belanja meningkat jauh lebih besar,” kata Mahdi.
Baca Juga:Cegah Kejahatan Sejak Dini, Kapolres Tasikmalaya Turun ke Jalan Sosialisasikan Call Center 110Karhutla Gunung Lawu dan Sumbing, Gubernur Ahmad Luthfi Terus Upayakan Pemadaman
Mahdi menegaskan, DPRD akan mengawal pembahasan APBD Perubahan 2026 untuk memastikan defisit tersebut dikelola secara hati-hati dan tidak menimbulkan beban bagi anggaran tahun berikutnya.