JABAR EKSPRES – Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat.
Mereka turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja pemerintah, mulai dari penanganan kebakaran hutan hingga pengelolaan anggaran negara.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di persimpangan Jalan Dago-Cikapayang, tepat di bawah Jalan Layang Pasteur-Surapati (Pasupati), Bandung, Selasa (12/10/2026). Dalam demonstrasi itu, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan dan menyuarakan keresahan terhadap tata kelola pemerintahan yang mereka nilai belum berjalan optimal.
Baca Juga:421 Desa/Kelurahan di Jateng Berstatus Siaga TB, Pemprov Terus Upayakan Skrining dan PencegahanIndonesia Targetkan 7 Medali Emas di Asian Para Games Nagoya 2026
Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Barat, Sanditya Saputra, menilai besarnya jumlah pejabat dalam struktur pemerintahan Prabowo belum sebanding dengan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, terdapat lebih dari 150 pejabat yang menduduki posisi struktural dalam pemerintahan saat ini. Namun, banyak persoalan mendasar yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.
“Pada kenyataannya, banyak sekali persoalan atau permasalahan yang hari ini tidak terselesaikan,” ujar Sanditya saat ditemui awak media di sela-sela aksi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Mereka menyoroti kondisi masyarakat yang harus bertahan di tengah kepulan asap akibat kebakaran hutan.
Sanditya menilai respons pemerintah terhadap persoalan tersebut masih lambat. Ia menyinggung warga yang terdampak asap dan kesulitan bernapas, sementara kebakaran disebut telah berlangsung selama berbulan-bulan.
“Sudah empat bulan terjadi kebakaran hutan, tapi kenyataannya tidak ada respons cepat yang memang ditujukan kepada masyarakat dari pemerintah itu sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rapat terbatas yang baru dilakukan Presiden Prabowo bersama sejumlah jajarannya untuk membahas persoalan tersebut. Menurut Sanditya, langkah antisipasi semestinya dilakukan lebih awal karena kebakaran hutan bukan persoalan baru di Indonesia.
Baca Juga:Berobat Gratis Kelas 3 di 86 Rumah Sakit, Pemkab Tasikmalaya Tunggu Aturan MainPemimpin Perempuan di Sekolah Islam: Saya Harus Masuk ke Mana-Mana, Mendengar dan Merekatkan
Bagi mahasiswa, pemerintah seharusnya memiliki strategi mitigasi yang terukur agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Harusnya sebagai presiden ataupun sebagai pemerintahan hari ini, itu punya cara memitigasi agar permasalahan itu tidak terjadi kembali,” katanya.