Kritik terhadap penanganan bencana menjadi salah satu alasan mahasiswa menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum memenuhi harapan publik. Sanditya menyebut masih banyak persoalan yang berulang dan belum terselesaikan selama hampir dua tahun masa pemerintahan.
Ia juga menyinggung penanganan bencana di Aceh yang menurutnya masih menyisakan pekerjaan besar. Kondisi tersebut, kata dia, memperlihatkan pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons situasi darurat dan memastikan pemulihan masyarakat berjalan dengan baik.
Selain penanganan bencana, mahasiswa turut menyoroti sektor pendidikan dan kebijakan anggaran negara. Sanditya menilai rancangan anggaran pemerintah untuk 2027 yang disebut mencapai sekitar Rp4.000 triliun perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait efektivitas belanja dan kondisi utang negara.
Baca Juga:421 Desa/Kelurahan di Jateng Berstatus Siaga TB, Pemprov Terus Upayakan Skrining dan PencegahanIndonesia Targetkan 7 Medali Emas di Asian Para Games Nagoya 2026
Menurutnya, besarnya anggaran harus diikuti pengelolaan yang tepat agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kritik juga diarahkan pada komunikasi publik Presiden Prabowo. Sanditya menilai sejumlah pernyataan presiden di hadapan publik justru memicu kontroversi. Ia menyinggung penggunaan istilah “goblo*” terhadap para pakar yang menurutnya tidak pantas disampaikan seorang kepala negara di hadapan masyarakat dan media.
Bagi BEM SI Kerakyatan Jawa Barat, berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap jalannya pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Selain menyampaikan kritik terhadap pemerintah pusat, mahasiswa juga menjelaskan alasan memilih persimpangan Dago-Cikapayang sebagai lokasi demonstrasi, alih-alih mendatangi Gedung DPRD.
Sanditya mengatakan, keputusan tersebut berkaitan dengan menurunnya kepercayaan mahasiswa terhadap wakil rakyat. Ia mengklaim aksi-aksi sebelumnya di Gedung DPRD belum memberikan ruang dialog yang memadai bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Menurutnya, mahasiswa kerap berhadapan dengan barisan aparat kepolisian dan pagar pembatas tanpa adanya perwakilan dewan yang menemui mereka.
“Kita hari ini sudah tidak percaya kepada perwakilan rakyat kita. Sudah hampir dua tahun teman-teman BEM se-Jawa Barat ataupun mahasiswa yang ada di Jawa Barat ketika aksi di Gedung DPRD, kita tidak pernah ada perwakilan yang keluar,” ungkapnya.
Baca Juga:Berobat Gratis Kelas 3 di 86 Rumah Sakit, Pemkab Tasikmalaya Tunggu Aturan MainPemimpin Perempuan di Sekolah Islam: Saya Harus Masuk ke Mana-Mana, Mendengar dan Merekatkan
Ia menilai, menggelar aksi di ruang publik menjadi salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menarik perhatian masyarakat terhadap persoalan yang mereka anggap belum ditangani secara serius. (Mong)