JABAR EKSPRES – Jagat media sosial dihebohkan oleh kisah pilu seorang ibu hamil kembar asal Desa Jajawar, Kecamatan/Kota Banjar, Jawa Barat, yang diduga ditolak saat hendak melahirkan di RS Mitra Idaman.
Insiden yang terjadi pada Kamis (8/10/2026) ini langsung memantik kemarahan publik dan mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Kota Banjar.
Rini Marini, 41 tahun, datang ke RS Mitra Idaman dalam kondisi darurat karena mengalami pecah ketuban. Ibu yang tengah mengandung bayi kembar identik tersebut membutuhkan penanganan medis segera.
Baca Juga:Pemimpin Perempuan di Sekolah Islam: Saya Harus Masuk ke Mana-Mana, Mendengar dan MerekatkanBandung Barat Ubah Paradigma Pengelolaan Aset, Dari Sekadar Tercatat Menjadi Bernilai Manfaat
Namun, alih-alih mendapatkan pertolongan, pihak rumah sakit diduga menolaknya dengan alasan ruangan untuk pasien BPJS Kelas III penuh, termasuk ketersediaan ruang NICU yang terbatas.
Rini mengaku hanya diperiksa tekanan darah dan dicecar berbagai pertanyaan administrasi tanpa mendapatkan penanganan intensif.
Padahal, sebelumnya ia rutin memeriksakan kondisi kehamilannya di rumah sakit yang sama. Akibatnya, Rini harus dirujuk ke RSUD Kota Banjar untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Rossi Hernawati, menyatakan keprihatinannya yang mendalam.
Ia menilai persoalan pelayanan terhadap ibu yang hendak melahirkan harus ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan ibu dan bayi.
“Saya sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Seharusnya tidak ada lagi penolakan pasien, apalagi ibu yang akan melahirkan dalam kondisi darurat seperti melahirkan bayi kembar. Ini soal nyawa, soal kemanusiaan,” tegas Rossi, Minggu (10/10/2026).
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi sektor kesehatan, Rossi memastikan pihaknya akan bergerak cepat untuk meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit.
Baca Juga:Panas Bumi Galunggung Dipromosikan untuk Gaet InvestorAQUA DBL Dance Jadi Panggung Anak Muda Ekspresikan Wastra Nusantara
Dalam waktu dekat, manajemen RS Mitra Idaman akan dipanggil secara resmi ke Gedung DPRD Kota Banjar.
Langkah ini diambil agar akar permasalahan dapat diinvestigasi secara mendalam, sekaligus memberikan efek jera agar tidak ada lagi institusi medis yang mengabaikan keselamatan pasien demi alasan administratif.
“Kami akan memanggil manajemen RS Mitra Idaman untuk dimintai klarifikasi secara resmi terkait apa alasan penolakan itu. Apakah soal prosedur BPJS, ketersediaan ruangan, atau kelalaian SDM? Semua harus dibuka terang benderang,” ujar Rossi.